logo

JPU Dinilai Salah Menuntut Karena Perbuatan Terdakwa Bukan Pidana

JPU Dinilai Salah Menuntut Karena Perbuatan Terdakwa Bukan Pidana

PN Jakarta Utara
07 Juli 2020 20:41 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Astrid SH MH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dan JPU Novri SH MH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI dinilai salah mendakwa dan menuntut terdakwa Piter Sidharta selama dua tahun penjara. Pasalnya, permasalahan yang terjadi antara Piter Sidharta dengan Ali Sugiarto merupakan perkara perdata. Alasannya, karena berawal dari sewa menyewa.

“Klien kami seharusnya tidak bisa dituntut karena antara dua pihak terjadi ikatan sewa menyewa,” tutur YS Purnadi SH MH usai mendengarkan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (7/6/2020).

Dalam tuntutan JPU disebutkan, terdakwa Piter tidak terbukti melakukan penyerobotan. Namun terbukti melakukan pemalsuan. “Terdakwa melanggar pasal 263 KUHP,” demikian JPU dalam requisitornya yang dibacakan dihadapan majelis hakim pimpinan Tumpanuli Marbun SH MH.

Apa yang disebutkan JPU terbukti dipalsukan ini terkait dengan surat keterangan sengketa atas tanah yang sebelumnya disewakan Ali Sugiarto namun kemudian menjadi HGB-nya Piter Sidharta berkat dikabulkannya permohonan haknya atas obyek tanah sama. Pemalsuan, menurut JPU, menjadi terbukti karena surat keterangan tidak sengketa yang diajukan Piter Sidharta ke RW dan Lurah Penjaringan Suranta dicabut kembali oleh Suranta tatkala dirinya bukan Lurah Penjaringan lagi.

Padahal, menurut ahli administrasi dalam persidangan sebelumnya, surat keterangan tidak sengketa jelas-jelas tidak bisa dikatakan palsu karena tidak ada diantaranya yang dipalsukan. Bahkan sertifikat HGB yang kemudian dicabut itu tetap dinyatakan sah dan berlaku.

“Jika klien kami ini dibebaskan atau dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana karena yang terbukti merupakan perbuatan perdata, maka kami akan memproses hukum – bisa perdata maupun pidana – pihak-pihak yang membatalkan surat-surat serta dokumen tanah tersebut berupa sertifikat HGB. Oleh karena penerbitan sertifikat HGB atas nama Piter Sidharta telah sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam persidangan kasus tersebut sebelumnya juga terungkap bahwa kepemilikan Egendom Verponding yang tidak dikonfersi sejak diberlakukan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, maka lahan itu dengan sendirinya menjadi tanah negara (bebas). Selanjutnya siapa yang menguasai lahan tersebut dalam kurun waktu tertentu disertai pembayaran pajak secara kontinyu menjadi lebih berhak mendapatkan hak kepemilikan lahan tersebut.  Dalam kasus Piter Sidharta ini yang lebih berhak justru Piter Sidharta sendiri.

Hal itu dikuatkan Endo Kurniawan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  DKI Jakarta saat memberikan keterangan terkait  kasus penyerobotan dan pemalsuan dokumen dalam tanah di Bandengan Utara 52 A5 Penjaringan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  Sebab bukti-bukti pembayaran pajak selama ini (SPPT) atas nama Peter Sidharta kemudian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) juga atas nama terdakwa (Peter Sidharta).

Sertifikat HGB itu sendiri diperoleh setelah mengkonfersi atau mengajukan permohonan hak dengan membayar PBHTB sebesar Rp501 juta kepada negara. Artinya, HGB terbit setelah permohonan hak  nama Piter Sidharta dikabulkan.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH