logo

Terkait Anggaran Promosi Pariwisata Yang Fantastis Di Tengah Pandemi, Ini Tanggapan DPR

Terkait Anggaran Promosi Pariwisata Yang Fantastis Di Tengah Pandemi, Ini Tanggapan DPR

Dede Yusuf
07 Juli 2020 16:52 WIB
Penulis : Syamsudin Walad

SuaraKarya.id - JAKARTA: Anggota Komisi X DPR RI Dede Yusuf menanggapi beredarnya laporan anggaran Kemenparekraf yang fantastis untuk kegiatan promosi pariwisata di tengah pandemi covid-19. Besaran anggaran yang sampai puluhan milyar itu tertulis untuk publikasi media elektronik, media cetak dan media sosial (medsos). 

Menurut Dede Yusuf, laporan anggaran itu harus dikonfirmasikan dulu apakah anggaran itu diambil dari anggaran sebelum perubahan atau tidak. Karena bisa jadi itu sudah keluar sebelum perubahan anggaran  diputuskan oleh rapat komisi X DPR dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jumat (3/7/2020). 

Dalam rapat itu, Komisi X DPR sudah menyetujui pemotongan anggaran Kemenparekraf RI pada APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2,045 triliun. Dan sisa anggaran difokuskan untuk membangkitkan kunjungan wisatawan nusantara, bantuan terdampak covid-19 dan destinasi.

"Karena itu harus dichek dulu apakah itu laporan untuk penggunaan anggaran sebelumnya. Karena untuk penanganan covid-19 ini anggaran Kemenparekraf sudah banyak dipotong. Dan kita sepakat untuk saat ini kita fokus pada kunjungan wisatawan nusantara. Selain itu juga untuk membantu pekerja dan UMKM pariwisata serta kesiapan destinasi pariwisata," kata Dede Yusuf saat dihubungi Suarakarya.id, Selasa (7/7/2020).

Menurut Dede Yusuf selain anggaran 2020 dipotong, untuk anggaran tahun 2021 DPR juga menyetujui agar Kemenparekraf lebih fokus ke wisatawan nusantara. Menurutnya saat ini banyak negara yang membatasi pergerakan warganya ke luar negeri. Kemungkinan bisa sampai tahun 2021. "Karena itu kami sepakat agar anggaran tahun 2021 juga untuk fokus di wisatawan nusantara. Lantas juga membantu pelaku-pelaku usaha pariwisata dengan pelatihan-pelatihan, melalui webinar dan sebagainya," kata Dede Yusuf.

Lebih jauh Dede mengatakan, bukan tidak boleh melakukan promosi ke luar, tapi untuk saat ini telah disepakati anggaran fokus untuk promosi dan menarik wisatawan nusantara agar kembali mengunjungi destinasi-destinasi wisata.

Seperti diketahui, sebelumnya sorotan datang dari para pelaku pariwisata terkait anggaran promosi pariwisata ke luar yang cukup fantastis.

"Anggaran untuk publikasi sosial media yang mencapai hingga puluhan milyard rupiah sangatlah tidak efektif, cenderung mubazir,  yang menunjukkan kurang pekanya Menparekraf Wishnutama di dalam melihat kondisi sesungguhnya di lapangan dari sektor pariwisata saat ini," kata Taufan Rahmadi, aktifis pariwisata yang juga pendiri Temannya Wisatawan.

"Harusnya budget Kemanparekraf bisa dititikberatkan pada memberikan bantuan yang lebih banyak kepada para pelaku parekraf yang terkena dampak serta  program pembenahan dan penguatan destinasi. Bukan tidak boleh untuk promosi , tapi harus diukur efektifitasnya dan seberapa jauh output yang dihasilkan," tegas Taufan.

Lebih jauh Taufan berharap Presiden Jokowi  dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan dari Menparekraf yang tidak menunjukan sense of crisis di tengah suasana pendemic ini. "saya yakin anggaran dari publikasi sosmed yang mencapai puluhan milyard ini bukanlah contoh kebijakan yg extraordinary seperti yang diharapkan Presiden," ujarnya.

Sementara itu pelaku pariwisata lainnya dari APSI Medan Wiki Syafril mengatakan selama ini untuk promosi pariwisata memang banyak menggunakan buzzer. Tapi di tengah pandemi ini ia berharap anggaran itu bisa ditujukan untuk insan pariwisata dalam negeri.

 "Kalau medsosnya dari pelaku usaha pariwisata di dalam negeri, buat saya tidak apa. Itu dibagi-bagi. Itukan stimulus mereka juga di tengah covid-19. Tapi kalau anggarannya untuk perusahaan besar, apalagi perusahaan luar negeri, buzzer internasional, tentu kami tidak setuju. Kan seperti pak Jokowi bilang, anggaran itu harus dimanfaatkan di dalam negeri dulu sebagai dampak covid-19," ujar Wiki.

Wiki juga menyesalkan kalau memang ada anggaran yang cukup besar itu untuk media asing. Padahal di dalam negeri sendiri masih banyak yang membutuhkan. "Kalau dilakukan saat belum ada pandemi, seperti yang lalu-lalu, itu ga masalah. Malah kita dukung. Tapi kalau saat pandemi seperti ini, nanti dulu lah,' kata Wiki.

Dalam laporan pengeluaran di Kemenparekraf per tanggal 6 Juli 2020, memang ada item yang cukup besar untuk belanja promosi media asing. Seperti publikasi untuk media elektronik internasional sebesar Rp 10 M, publikasi media cetak internasional paket II Rp 995 juta, media cetak Internasional Paket I Rp 1,5 M, publikasi pada mesin pencari internasional Rp8 M dan banyak lagi. 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto