logo

Massa Berbagai Daerah di Jatim Demo Tolak RUU HIP

 Massa Berbagai Daerah di Jatim Demo Tolak RUU HIP

Massa saat demo di Sidoarjo
07 Juli 2020 16:46 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id -
SURABAYA: Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kembali memicu reaksi massa di berbagai daerah di Jawa Timur. Aksi unjukrasa menentang pengesahan RUU kontraversial yang melibatkan ribuan massa, Selasa (7/7/2020), digelar diantaranya di Surabaya dan Sidoarjo.

Di Surabaya, aksi menentang RUU yang berpotensi memasukkan ideologi Marxisme, Komunisme dan Leninisme itu dialkuakn oleh massa Gerakan Aksi Masyarakat Anti Komunis (Gamis) Jatim. “Kami mengajak semua elemen untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai RUU HIP ini lolos,” ujar koordinator aksi, Mohammad Yunu.

Massa yang berunjukrasa di depan Gedung DPRD Jatim itu berasal dari gabungan elemen massa seperti FPI Jatim, Center for Indonesian Community Studies (CICS), Kokam, DDII Jatim, Hidayatullah, dan Jaringan Muda Remaja Masjid Indonesia.

Mereka menyatakan bahwa Pancasila sudah menjadi dasar negara dan sumber hukum secara konstitusional. Mereka yang tak mau, dasar negara itu diredupkan oleh aturan yang lain itu, juga mendesak aparat untuk mengusut tuntas dalang pengusul RUU HIP tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadat yang menemui pengunjukrasa berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada DPR RI. Pihaknya juga siap menyampaikan permintaan tentang tuntutan agar  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dinilai tidak ada urgensinya itu, untuk dibubarkan.

Menurut Anwar Sadat, secara umum pihaknya memiliki kesamaan pandangan. Pancasila sudah final. “Pancasila sampai sekarang itu bagian dari kompromi terbaik dari Founding Father untuk membawa Indonesia ke depan,” ujarnya.

Sementara di Sidoarjo aksi unjukrasa menolak pengesahan RUU HIP dilakukan oleh ratusan massa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Menurut Ketua Distrik Sidoarjo LSM GMBI, Nunuk Rusianita, aksi ini merupakan bentuk bela negara dan setia Pancasila.

Pihaknya merasa perlu datang ke DPRD Sidoarjo untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR RI. “RUU HIP tidak perlu dibahas dan jangan sampai disahkan,” ujarnya.

Dia menyatakan bahwa saat ini Indonesia tidak butuh perubahan Pancasila. Rakyat Indonesia, kata dia, lebih butuh kesehatan dan biaya untuk berkehidupan sehari-hari dan penanganan Covid-19.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto