logo

Tak Pakai Masker, Puluhan Warga Sidoarjo Dikenai Sanksi Sosial

Tak Pakai Masker, Puluhan Warga Sidoarjo Dikenai Sanksi Sosial

Istimewa
06 Juli 2020 19:40 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SIDOARJO: Puluhan orang terjaring razia gabungan karena tidak memakai masker di wilayah Sidoarjo. Mereka yang tertangkap tangan tidak mengenakan masker itu diberi sanksi sosial, membersihkan halaman kantor Kecamatan Krian.

Menurut Kapolsek Krian, Kompol M Kholil, razia ini terkait penertiban Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2020, tentang pelaksanaan pola hidup masyarakat pada masa transisi new normal. "Mereka yang ketahuan melanggar, kita kenai sanksi," ujarnya, Senin (6/7/2020).

Selain sanksi sosial, mereka yang melanggar juga terancam sanksi berupa penyitaan KTP selama 14 hari dan bakal dikenai hukuman denda Rp150 ribu. Hari ini sebanyak 22 orang yang terkena sanksi sosial itu membersilhkan halaman kantor Kecamatan Krian dengan mengenakan rompi khusus bertuliskan "Pelanggar Protokol Kesehatan".

Mereka yang terjaring razia itu adalah pengguna jalan, pengendara roda dua, empat, angkutan umum dan angkutan barang. Mereka dianggap bersalah karena  melanggar aturan Perbup nomor 44 tahun 2020, tentang pelaksanaan pola hidup masyarakat pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif di tengah pandemi covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

Sementara, masih tingginya kasus Covid-19 di wilayah yang bertetangga dengan Surabaya ini, juga memaksa Pemkab Sidoarjo untuk memberlakukan jam malam kembali. Sejumlah ruas utama di jalana-jalan protokol akan ditutup mulai pukul 22.00 WIB sampai 04.00 WIB.

Pada saat pemberlakuan jam malam, warga dilarang beraktivitas di luar rumah. Warung, tempat makan, cafe, warung kopi dan sebagainya. Semuanya wajib ditutup sejak dimulainya jam malam. Petugas juga akan terus melakukan patroli untuk menertibkan masyarakat agar  mematuhi aturan.

Upaya serupa juga akan diberlakukan oleh Pemkot Surabaya. Saat ini sedang dilakukan perubahan Perwali Nomor 28 Tahun 2020 tengah digodok untuk memasukkan mekanisme jam malam berikut sanksinya.

Menurut Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto,  draft perubahan Perwali 28 tahun 2020 itu akan segera diundangkan atau ditandatangani Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya. “Sedang dibahas dan dimatangkan dalam satu dua hari ini,” ujarnya.

Mereka rencananya akan melakukan pembatasan aktivitas malam hari mulai pukul 22.00 WIB untuk warga kota. Kecuali, untuk sektor kesehatan, logistik atau kebutuhan utama masyarakat.

Warga yang tidak memiliki kepentingan terkait dengan kesehatan seperti membeli obat atau makanan, diminta untuk tetap berada di rumah. Dalam perubahan Perwali itu segala hal akan diatur dengan jelas, termasuk kemungkinan aturan sanksinya bila ada yang melanggar.***

Editor : Laksito Adi Darmono