logo

Serupa Tapi Tak Sama Antara Asuransi Jiwa Dengan Hibah Wasiat

Serupa Tapi Tak Sama Antara Asuransi Jiwa Dengan Hibah Wasiat

05 Juli 2020 21:43 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Prof Dr Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM

Globalisasi yang melanda dunia, dengan adanya kemajuan di bidang industri melalui Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 harus membentuk manusia Indonesia yang tanggap atas perubahan-perubahan yang menglobal.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas ini berperan penting untuk melakukan terobosan dalam rangka menjadikan bangsa yang maju. Sumber Daya Manusia yang unggul akan membuat Indonesia tidak harus tergantung dari Sumber Daya Alam.

Sumber Daya Manusia unggul yaitu Sumber Daya Manusia yang memiliki kriteria berbudi pekerti luhur, berkarakter kuat, toleran, jujur, berideologi Pancasila, pekerja keras, yang dapat diraih melalui pendidikan dan pemanfaatan teknologi yang baik dan dapat menaikkan nilai tambah industri.

Peluang yang dihadirkan globalisasi seperti makin terbukanya informasi dan persaingan maka untuk itu Indonesia harus melakukan lompatan agar tidak kalah dengan negara-negara lain dengan cara pembentukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Dengan berkembangnya teknologi pada kehidupan manusia, perlu adanya tantangan untuk merespon persoalan yang akan datang dengan memperkecil tingkat risiko yang dihadapi yaitu dengan mengalihkan resiko melalui lembaga asuransi.

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko atas harta benda yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai.

Asuransi juga menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang sifatnya konsensual dimana hal yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis. Bank juga banyak memakai asuransi untuk memperkecil risiko dengan asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi segala resiko (all risk) dan asuransi kerugian.

Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Pokok pikiran termaksud di atas dikutip oleh banyak sarjana dengan satu pendapat yang senada, yakni : "Pertanggungan itu mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian.”

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Usaha Asuransi dibagi menjadi :

1. Usaha asuransi umum

2. Usaha asuransi jiwa

3. Usaha reasuransi

Asuransi jiwa memberikan manfaat bagi perseorangan, masyarakat, dan bangsa. Fungsi utamanya adalah memberikan jaminan tersedianya sejumlah uang tunai atau memberi manfaat penghasilan bagi keluarga atau ahli waris tertanggung bilamana tertanggung tersebut meninggal dunia.

Polis-polis asuransi jiwa yang mempunyai sifat tabungan, mempunyai fungsi utama selain tersedianya sejumlah uang pada saat tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, juga menyediakan uang bagi tertanggung bila mencapai usia tertentu atau pada masa selesai kontrak yang dapat digunakan sebagai modal keluarga di hari tua.

Asuransi jiwa juga dibagi menjadi sebagai berikut :

* Asuransi jiwa berjangka

* Asuransi jiwa seumur hidup

* Asuransi jiwa dwiguna

Perjanjian pertanggungan jiwa terdapat pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Ternyata yang penting dari bunyi pasal itu ialah bahwa pertanggungan itu selalu diadakan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan di dalam perjanjian pertanggungan itu sendiri, akan tetapi juga dapat untuk waktu selama hidupnya dan hal ini menurut bunyi pasal itu tidak ditetapkan dalam perjanjiannya itu. Sehingga, kemungkinan untuk mengadakan pertanggungan itu untuk selama hidup oleh undang-undang tidak secara tegas-tegas diberikan.

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis (Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya tidak boleh kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya (Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian).

Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Asuransi jiwa diadakan oleh para pihak sebagai perjanjian yang tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun berlakunya digantungkan pada kematian seseorang.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu : 1.Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Sedangkan Testament menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan isi testament tersebut yaitu :

a. Testament pengangkatan waris berisi erfstelling (Pasal 954 KUH Perdata)

b. Testament yang berisi legaat (Pasal 957 KUH Perdata)

Testament yang berisi erfstelling adalah suatu wasiat yang berisi pemberian kepada seseorang atau lebih harta kekayaan yang akan ditinggalkan baik seluruhnya maupun sebagian.

Testament yang berisi legaat adalah testament yang isinya menentukan dengan khusus di mana pewaris telah memberikan kepada seorang atau lebih hartanya yaitu : Satu atau lebih benda tertentu. Seluruh benda dari suatu macam jenis hak pakai hasil atas sebagian atau seluruh harta warisannya. Sesuatu hak lain dari harta warisannya.

Penerima legaat disebut legataris. Hibah wasiat atau legaat merupakan wasiat yang isinya menentukan dengan khusus, pewaris telah memberikan kepada seorang atau lebih barang-barang dari jenis tertentu (Pasal 957 dan 958 KUH Perdata).

Jadi penerima legaat bukanlah ahli waris karena tidak menggantikan atau bertanggung jawab atas kewajiban dan hak-hak pewaris. Penerima legaat hanya berhak menuntut terhadap haknya yaitu barang yang dilegaatkan sehingga kedudukan penerima legaat sebagai seorang yang berpiutang dari pewaris dan ia tidak bertanggung jawab atas hutang pewaris.

Kewajiban legataris hanya membayar yang berhubungan dengan barang yang dihibahwasiatkan (legaat). Legataris yang menerima beberapa benda dan diwajibkan untuk memberikan sebagian benda kepada orang lain yang ditunjuk dalam testament dan pemberian benda tersebut dari legataris disebut sub legaat.

Perbedaan antara erfstelling dan legaat adalah sebagai berikut : No ERFSTELLING LEGAAT

1. Pewaris memberikan seluruh atau sebagian harta warisan Pewaris memberikan barang atau barang-barang tertentu

2. Orang yang menerima mempunyai kedudukan sebagai ahli waris ab intestato : Orang yang menerima kedudukannya bukan sebagai ahli waris

3. Menerima hak-hak dan menanggung kewajiban-kewajiban pewaris (aktiva dan pasiva) Kedudukannya sebagai orang berpiutang dari pewaris sehingga tidak bertanggung jawab atas hutang pewaris, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan barang yang diberikan oleh pewaris asuransi jiwa dan hibah wasiat demikian banyak persamaannya sehingga orang menyebut kedua-duanya sebagai hibah wasiat.

Asuransi jiwa disebut hibah wasiat informil (tidak formil) sedang yang lainnya disebut hibah wasiat formil. Dengan mengatakan bahwa asuransi jiwa adalah hibah wasiat tidak formil maka yang dimaksudkan adalah bahwa asuransi jiwa itu memungkinkan dicapainya suatu hasil yang biasanya hanya dapat dicapai dengan hibah wasiat.

Pada asuransi jiwa, kita berada di garis perbatasan antara hukum waris dan hukum perjanjian. Asuransi jiwa merupakan solusi untuk memenuhi keinginan pengambil asuransi dengan membayar premi dan mendapat perjanjiannya yang berupa polis.

Bank-bank juga memakai asuransi jiwa terutama untuk Kredit Pemilikan Rumah. Jadi dengan meninggalnya debitur maka asuransi akan membayar sisa hutang sehingga ahli waris tidak perlu membayar lagi sisa hutang. Juga penerima manfaat asuransi tidak perlu membayar kembali pada boedel warisan maupun boedel pailit, karena ada perjanjian antara pengambil asuransi dan perusahaan asuransi untuk kepentingan penerima manfaat dengan digantungkan dengan kematian seseorang atau tidak.

Hibah wasiat atau legaat dapat diperhitungkan bila harta peninggalan ada kekurangan dengan cara inbreng, inkorting dan juga keluarga ahli waris yang mempunyai Legitime Portie (LP) menuntut haknya atas Legitime Portie yang mereka punyai.

Jadi bila seseorang ingin memberi keluarganya baik pada seorang atau lebih hartanya kepada ahli waris atau bukan ahli waris maka sebaiknya tidak dengan hibah wasiat (legaat) tetapi dengan asuransi jiwa karena asuransi jiwa merupakan perjanjian yang memberikan hartanya pada penerima manfaat dan tidak dapat diminta oleh boedel warisan atau boedel pailit sehingga maksud untuk menyisihkan hartanya kepada yang ditunjuk atau penerima manfaat bisa tercapai, tanpa akan memikir adanya inbreng, inkorting maupun tuntutan dari legitimaries***

Prof Dr Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM - Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang;

Editor : Dwi Putro Agus Asianto