logo

Pemberian Hak Guna Bangunan Kacaukan Peraturan  Lebih Tinggi

Pemberian Hak Guna Bangunan Kacaukan Peraturan Lebih Tinggi

03 Juli 2020 23:54 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Prof Dr Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM

Langkah pemerintah Indonesia mempermudah investasi perlu diacungi jempol, karena memang negara ini membutuhkan suntikan modal asing untuk menggerakan roda perekonomian nasional. Sayangnya langkah yang baik tersebut tercoreng lantaran keluarnya Surat Edaran nomor : 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap). Sebab, Surat Edaran tersebut telah mengacaukan sistem peraturan lebih tinggi.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaturan Commanditaire Vennootschap (CV) terhadap pendaftaran hak atas tanah? Padahal menurut Pasal 19 dan 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, CV adalah perusahaan yang terdiri dari: satu atau beberapa pemodal Firma yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk keseluruhan; dan satu atau beberapa pemodal.

Komanditer yang hanya memberikan uangnya saja, tanpa ikut bekerja dalam perusahaan, karena itu tanggung jawabnya atas perikatan perusahaan terbatas pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan.

Yang perlu diingat, CV itu bukan Firma, karena pada CV terdapat pesero Firma dan satu atau beberapa pesero komanditer yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai inbreng pada persekutuan.

Sedangkan, persekutuan komanditer itu mempunyai dua macam sekutu yaitu sekutu kerja (sekutu komplementer) dan sekutu komanditer.

Adapun perbedaan kedua sekutu itu adalah sebagai berikut: 1). Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan.

2). Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor.

3). Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (komplementer), yaitu pengurusan persekutuan (pasal 20 KUHD).

Bila larangan tersebut dilanggar, maka pasal 21 KUHD memperluas tanggung jawabnya sekutu komanditer sama dengan tanggung jawab sekutu kerja (sekutu komplementer), yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD).

Sekutu kerja berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas mengurus persekutuan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Bila sekutu kerja lebih dari seorang, harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang dilarang bertindak keluar (pasal 17 KUHD).

Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam pasal 18 KUHD.

Sedangkan Perseroan Komanditer adalah perseroan secara melepas uang yang didirikan antara seseorang atau beberapa pesero merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bukan badan hukum karena kekayaan CV tidak terbatas.

Syarat materiil badan hukum adalah: pertama, adanya kepemilikan harta kekayaan yang terpisah dari kepemilikan pribadi dari pesero dengan kepemilikan badan hukum.

Kedua, adanya tanggung jawab yang terbatas dari pesero terhadap perikatan atau kewajiban dari badan hukum.

Bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka CV bukanlah badan hukum melainkan hanya badan usaha.

Pasal 36 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dikatakan bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah mengutarakan isi yang sama mengenai Hak Guna Bangunan.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Sedangkan Badan Hukum merupakan perhimpunan orang-orang dengan maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan untuk melakukan perbuatan perdata. (Pasal 1653-1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Badan Usaha ada dua macam, yakni Badan Usaha yang berbadan hukum dan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum.

Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang pendiriannya dibuat dengan akta Notaris dan diberi status Badan Hukum oleh pemerintah berdasarkan permohonan yang bersangkutan, memiliki harta kekayaan tersendiri dan terpisah dari para pendirinya atau para penanam modal dalam badan usaha tersebut dan dapat bertindak secara hukum menjadi pemilik benda tetap dan benda bergerak, yang dapat melakukan perbuatan hukum yang sama seperti yang menjadi hak dan kewajiban manusia orang perorangan, antara lain Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, BUMDesa, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan dan Partai Politik.

Sedangkan Badan Usaha Nonbadan Hukum adalah suatu badan yang dipergunakan oleh orang perorangan untuk melakukan suatu usaha yang pendiriannya didaftarkan atau terdaftar pada register umum yang terdapat pada pemerintah, tidak ada pemisahan harta kekayaan antara badan usaha tersebut dengan orang perorangan yang menjalankan usaha dengan menggunakan wadah badan tersebut dan mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum antara lain persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata dan perusahaan perorangan.

Persekutuan Komanditer bukan merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai subyek hukum pemegang atau pemilik hak atas tanah, termasuk hak guna bangunan di Indonesia. ***

* Prof Dr Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM - Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang;

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH