logo

KPK Tantang Imam Nahrawi Lapor Keterlibatan Mantan Jampidsus Dan Pejabat BPK

KPK Tantang Imam Nahrawi Lapor Keterlibatan Mantan Jampidsus Dan Pejabat BPK

KPK
01 Juli 2020 20:03 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: KPK meminta bekas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi melapor jika memiliki bukti kuat soal dugaan adanya aliran suap ke mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman, dan anggota BPK Achsanul Qosasi.

"Jika saat ini terdakwa atau  tim penasihat hukum maupun terdakwa Imam Nahrawi mempunyai bukti-bukti  silakan lapor ke KPK," ujar Plt Jubir  KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Ali menyesalkan Imam Nahrawi dan penasihat hukumnya yang hanya memberikan pernyataan terkait aliran suap ke pejabat Kejaksaan Agung dan BPK namun tak melaporkannya kepada penyidik KPK. Terlebih selama menjalani proses hukum di KPK, Imam Nahrawi dinilai tidak kooperatif. "Berdasarkan informasi JPU, selama persidangan Imam Nahrawi tidak kooperatif mengakui fakta adanya penerimaan sejumlah uang maupun pengetahuannya mengenai dugaan pihak-pihak lain juga menerima sejumlah uang sebagaimana apa yang disampaikan penasihat hukumnya tersebut," kata Ali.

Dalam persidangan Imam Nahrawi, mantan asisten pribadinya Miftahul Ulum mengungkap ada aliran uang ke pejabat di BPK dan Kejaksaan Agung, mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman disebut terima Rp7 miliar dan ke anggota BPK Achsanul Qosasi Rp3 miliar.

Menurut penasihat hukum Imam, Wa Ode Nur Zainab, hal tersebut diungkapkan di persidangan namun tak ditindaklanjuti lebih dalam oleh KPK. Bahkan, katanya, Ulum juga menjelaskan ihwal waktu-waktu pemberian uang-uang itu. Ulum, kata Wa Ode sampai diancam agar seakan-akan uang itu diterimanya sendiri, supaya opini yang berkembang justru ke Menpora Imam Nahrawi. "Ada bukti tapping (sadapan) pembicaraan soal uang itu sebenarnya. Tanya ke KPK, tapi itu tidak pernah didalami," ujar Zainab.

Menurut Wa Ode, Ulum juga membeberkan fakta-fakta aliran uang tersebut saat diperiksa KPK, hanya saja Ulum meminta maaf karena menyebutkan identitas personal saat di persidangan. "Beberapa kali saya ketemu, beliau (Ulum) itu sebenarnya dengan gamblang sekali bercerita, kepada saya, bagaimana beliau tahu ada uang yang diberikan ke penegak hukum sebelah, bahkan disebutkan orang-orangnya siapa, yang mengantarkan uangnya siapa, itu disebutkan," kata Zainab.

Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara denda Rp400 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Imam juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp18.154 238.882. Jika tidak dibayarkan, maka harta benda milik Imam Nahrawi akan disita dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsinya tersebut. Imam juga dikenakan hukuman tambahan dengan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani masa pidana penjara.

Imam menilai putusan itu tidak sepantasnya. Oleh karenanya, terdakwa dengan tim penasihat hukumnya tengah berpikir untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Menanggapi Zainab, Ali Fikri  menyatakan sadapan) justru merupakan petunjuk benar adanya penerimaan uang oleh terdakwa selaku Menpora saat itu. Oleh karena itu, apabila Imam Nahrawi dan tim kuasa hukumnya tidak menerima putusan tujuh tahun penjara terhadap vonis hakim, KPK tak keberatan Imam menempuh langkah upaya hukum berupa banding. “Kalau mempunyai bukti-bukti yang sekarang akan diakuinya, silakan lapor ke KPK,” tegas Ali.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto