logo

ICW Desak KPK Bongkar Keterlibatan Keluarga Sembunyikan Nurhadi

ICW Desak KPK Bongkar Keterlibatan Keluarga Sembunyikan Nurhadi

ICW
06 Juni 2020 19:51 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mendesak KPK mengusut keterlibatan keluarga menyembunyikan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Jika ternyata benar menyembunyikan Nurhadi dan menantunya Riezky Herbiyono selama dalam pelarian, maka KPK harus menyeret penyembunyi itu ke depan meja hijau.

Hal itu diutarakan Kurnia Ramadhana menanggapi penangkapan Nurhadi yang tengah bersama keluarganya di Simprug, Jakarta Selatan. Nurhadi berada di rumah bersama sang istri, Tin Zuraida, dan menantu sekaligus buron dalam perkara yang sama, Riezky Herbiyono.

"Bagaimana mungkin mereka bisa berkumpul seperti sedang bertamasya dalam suatu rumah, yang mana lengkap dengan adanya Nurhadi, istri, anak, menantu, cucu, serta pembantunya," kata Kurnia Ramadhana, Sabtu (6/6/2020).

Dia menilai seharusnya keluarga bukan berkumpul dengan Nurhadi tetapi menyerahkannya ke KPK. Sebab, Nurhadi sudah jadi buron, begitu juga Riezky. Kurnia pun mendorong KPK memeriksa keluarga Nurhadi atas dugaan keterlibatan pelarian eks Sekretaris MA itu. "KPK harus memeriksa seluruh orang yang ada dalam tempat penangkapan itu karena diduga mereka mengetahui seluk beluk pelarian Nurhadi selama ini," kata Kurnia.

ICW meminta KPK agar menggunakan Pasal 21 UU Tipikor sehingga keluarga bisa dijerat ikut membantu pelarian buronan.  Selain terlibat menyembunyikan buron, KPK perlu mengecek keterlibatan keluarga dalam perkara Nurhadi. KPK perlu menjawab apakah ada aliran dana kejahatan yang dinikmati oleh Istri dan anak Nurhadi. Jika ada, Kurnia menyebut mereka bisa dijerat Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Nurhadi ditetapkan tersangka bersama menantunya, Riezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto.  Nurhadi diduga menerima suap Rp 33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto melalui menantunya Rezky Herbiyono. Suap itu diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT yang berperkara di MA. Namun Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto sampai saat ini masih buron dan dalam pengejaran aparat KPK.

Nurhadi melalui Rezky juga diduga menerima janji 9 lembar cek dari Hiendra terkait perkara PK di MA. Namun diminta kembali oleh Hiendra karena perkaranya kalah dalam persidangan.

Sementara dalam kasus gratifikasi, Nurhadi diduga menerima Rp 12,9 miliar selama kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Uang itu untuk pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta Permohonan Perwalian.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar berpendapat hamper sama dengan ICW. Haris meminta KPK menjeratkan pencucian uang ke Nurhadi. Haris menyebut Nurhadi memiliki sejumlah aset yang melimpah yang perlu dicek oleh KPK. "Kita bisa deteksi ada sejumlah aset yang belum disita oleh KPK, ada 7 aset tanah dan bangunan, lalu ada akta namanya (Nurhadi) 4 lahan usaha kelapa sawit. Ada juga 8 badan hukum dalam berbagai jenis baik PT maupun usaha dagang, ada 12 mobil mewah yang kira-kira total nilainya puluhan miliar, ada 12 jam tangan mewah nilainya puluhan miliar juga," kata Haris.

Dia mengatakan aset yang disebutkannya berdasarkan dari informasi yang diterima. Menurut dia, selain aset-aset tersebut, diduga masih ada aset lainnya yang dimiliki oleh Nurhadi yang belum terungkap. "Tinggal disita pasca-penetapan TPPU. Saya yakin pengacara Nurhadi sedang berkumpul untuk merumuskan bagaimana aspek aset ini tidak bisa disita," kata Haris.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga menyebut Nurhadi memiliki sebuah rumah di dekat Gedung Pendidikan MA. Nilainya melebihi angka kekayaan yang dilaporkan ke KPK. Nurhadi terakhir lapor LHKPN pada 2012 dengan nilai Rp 33 miliar. "Rumahnya yang dekat gedung pendidikan MA itu luar biasa. Tidak ada 1 per 10 dari kekayaan yang dilaporkan ke KPK. Belum lagi kekayaan lain," kata Bambang. Dia  menduga bahwa Tin Zuraida yang merupakan istri Nurhadi tahu soal aset-aset yang diduga diperoleh dari hasil rasuah. Diduga ada sejumlah aset milik Nurhadi yang kemudian diatasnamakan Tin Zuraida yang masih tercatat sebagai staf ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Tin ini salah satu aliran nama yang dipake untuk penggelapan aset, otomatis namanya bukan Nurhadi tapi Tin Zuraida, banyak itu," kata Bambang menambahkan.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH