logo

KPK Belum Umumkan Tersangka Jika Belum Dimasukkan Dalam Tahanan

KPK Belum Umumkan Tersangka Jika Belum Dimasukkan Dalam Tahanan

Plt Jubir KPK Ali Fikri
06 Juni 2020 19:44 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Penyidik KPK terus mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia (DI). Kendati sudah ditetapkan seorang tersangka, eks Direktur Utama (Dirut) PT DI, Budi Santoso, penyidik KPK masih terus melakukan pendalaman. Masih besar kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus sama.

Pelaksana Tugas (Plt) Jubir KPK, Ali Fikri menyebutkan bahwa pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap mantan pegawai PT DI dan pihak swasta untuk pengumpulan alat bukti terkait dugaan korupsi di PT DI. Namun, KPK hingga saat ini masih menutup informasi berkenaan dengan penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi di PT DI.

KPK enggan mengakui bahwa penyidik telah menetapkan tersangka dalam perkara terkait PT DI. “Yang dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini KPK sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait kasus di PT DI," ucap Ali Fikri, di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

Namun, Budi Santoso mengakui bahwa dirinya diperiksa pada Jumat (5/6/2020) dalam status sebagai tersangka. “Saya menjalani pemeriksaan pada Jumat malam (5/6/2020) sebagai tersangka. Tapi saya enggak tahu, pemeriksaan terakhir tentang laporan harta kekayaan," ucap Budi Santoso. Namun, dia masih belum menjelaskan lebih lanjut soal kasus ini. Termasuk mengenai perkara dan status tersangkanya. "Pada saatnya nanti pasti kami sampaikan ke rekan media," ujar dia.

Untuk diketahui, naiknya penanganan perkara ke penyidikan di KPK biasanya dibarengi dengan penetapan tersangka. Ali Fikri mengakui bahwa ini merupakan kebijakan baru dari pimpinan KPK. Pengumuman tersangka akan dilakukan bila tersangka sudah ditahan atau ditangkap. "Kami akan mengumumkan tersangka saat penangkapan atau penahanan dilakukan. Kami berharap rekan-rekan wartawan dapat memahami kebijakan baru ini," katanya.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango juga sebelumnya mengungkapkan soal kemungkinan prosedur baru ini. KPK berencana baru mengumumkan status kasus dan tersangka, bila tersangka sudah ditahan atau ditangkap.  Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tersangka kabur dari proses hukum.

Kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan penerbangan negara ini dilaporkan Federasi Serikat Pekerja BUMN kepada KPK pada 2016 silam. Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Prakoso Wibowo, mengatakan dugaan kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp 8 miliar, dari 24 kasus yang dilaporkan.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH