logo

Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji:  Ironi Eksploitasi

Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji: Ironi Eksploitasi

05 Juni 2020 07:34 WIB

SuaraKarya.id - Suarakarya.id-

Oleh Agus Wahid

Melalui siaran pers pada 2 Juni 2020, Menteri Agama menyampaikan sikap: Keberangkatan ibadah haji tahun 1441 H (2020) ini ditiadakan, alias batal. Pemerintah ambil prakarsa itu, meski Saudi Arabia belum mengumumkan secara resmi tentang ada dan tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Bisa dimaklumi sikap Pemerintah kita: demi keselamatan diri. Fakta bicara, masalah pandemik covid-19 yang menyebar ke berbagai negara, termasuk negeri kita dan Saudi Arabia menjadi faktor determinan yang melatar-belakangi keputusan menyesakkan itu.

Namun, sebagian elemen masyarakat muslim menjadi bertanya-tanya saat membaca informasi: dana taktis keberangkatan jamaah haji yang bernilai sekitar Rp 8,7 trilyun itu dialokasikan atau difokuskan untuk kepentingan stabilisasi keuangan negara. Mengapa dana umat harus “diembat” juga? Tidak cukupkah dana sebesar Rp 405,1 trilyun yang beratas nama covid-19 seperti yang telah dilegalisasikan melalui Perppu No. 1/2020 itu?

Atas nama hak apakah negara – sebagai Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) – mengeksploitase dana jamaah haji untuk kepentingan taktis non perhajian tanpa persetujuan para pemilik dananya (shaahibul maal)? Cukup ironis.

Perlu kita garis-bawahi, ketiadaan persetujuan terhadap para pemilik dana, bisa diterjemahkan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Realitas penyalahgunaan wewenang ini mengundang tanya lebih jauh, baru kali inikah? Jika kita membuka lembaran kebijakan keuangan negara, kita jumpai data faktual tentang penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Dari 2013 – 2017, tercatat Rp 37,56 trilyun dengan akad yang tidak jelas. BPKH membantahnya. Namun, KH. Ma`ruf Amin – saat pilpres lalu – menegaskan dengan bangga, “Saya – selaku Ketua MUI – yang menandatangani pembolehan penggunaan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur itu”.

Selaku rakyat, jamaah haji memang tak berdaya menghadapi arogansi kekuasaan. Di samping faktor ketiadaan kepemilikan kekuasaan, calon jamaah haji Indonesia diperhadapkan realitas masa penantian yang begitu lama: antara 22 – 23 tahun. Rentang waktu yang demikian lama membuat para calon jamaah haji yang terus menaik jumlah peminatnya hanya satu sikap: pasrah, harus nerimo, apapun perlakukan penyelengara perhajian, termasuk eksploitase penggunaan dananya, meski sama sekali tak terkait dengan urusan haji. Meski hati dongkol, tapi apa boleh buat: jika tak ikuti permainan, maka akan terlepaslah peluang berangkat haji yang diimpikan.

Sebuah renungan, apakah sang “pelayan” harus menerapkan prinsip aji mumpung (carpedium)? Perlu kita catat, sikap dan tindak aji mumpung menggambarkan cara pandang picik yang cukup kolinialistik: siapapun yang beranama rakyat tak ubahnya budak, yang tak perlu dipersoalkan ketika harus diperas atau diperlakukan sewenang-wenang. Wow, di manakah letak kemanusiaan? Di manakah sikap implementatif Sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab) itu? Pancasila hanyalah asesoris dasar negara? Atau, Pancasila tidak berlaku bagi penyelenggara negara? Menyedihkan.

Di luar pandangan sarkastik itu, negara harusnya memperlakukan dengan profesional dan fair terhadap rakyat, wabil hushush, para calon jamaah haji. Seperti kita ketahui, masa penantian jamaah haji demikian lama: antara 22 – 23 tahun. Sementara, mereka – untuk mendapatkan booking seat – haruslah setor, minimal Rp 25.000.000. Yang perlu kita soroti lebih jauh, bagaimana posisi dana calon jamaah haji selama tersimpan di bank (konvensional ataupun syariah) yang berekening atas nama Kementerian Agama yang kini beralih ke BPKH?

Setiap setoran dana haji yang terkumpul per nilai Rp 200 milyar – setelah sampai ke rekening BPKH atau sebelumnya a.n Kementerian Agama – langsung didepositokan. Kini, kita perlu mengkalkulasi. Dengan deposito per jamaah senilai Rp 25.000.000 selama – katakanlah 20 tahun – maka, dengan rata-rata deposito perbankan konvensional 5,25% (suku bunga terendah per 12 bulan untuk periode 2020), posisi dana sang calon jamaah haji menambah Rp 26.250.000,- (dua-puluh enam juta dua-ratus lima-puluh ribu rupiah). Total dananya menjadi Rp 51.250.000,- (lima-puluh satu juta dua-ratus lima-puluh ribu rupiah).

Jika depositonya di bank syariah, maka dengan mengambil jangka waktu per 12 bulan (rata-rata nisbahnya 11,55%), maka dana calon jamaah haji menambah Rp 57.750.000,- (lima-puluh tujuh juta tujuh-ratus lima-puluh ribu rupiah). Total dananya menjadi Rp 82.750.000,-(delapan-puluh dua juta tujuh-ratus lima-puluh ribu rupiah). Nilainya akan bisa menaik lagi sejalan dengan prinsip penetapan nisbah di bank syariah negosiable. Jika BPIH – atas nama keberpihakan atau empati kepada calon jamaah haji cukup kuat – maka, prosentase nisbahnya harusnya lebih tinggi lagi, sehigga return total dananya jauh lebih tinggi.

Sebuah renungan, berapa banyak bagi calon jamaah yang langsung setor Rp 25.000.000 dan menunggu kisran 20-an tahun itu? Tentu, hanya sebagian. Tapi, dengan landasan berlomba mendapatkan mendapatkan seat, maka  tidaklah berlebihan jika memunculkan kisaran setengah dari masa tunggu itu, yang berarti kisaran 10 tahun. Dengan mendasarkan kisaeran waktu 10 tahun masa tunggu, maka perkembangan nilai setoran per calon jamaah hanya mencapai Rp 13.125.000 untuk mereka yang dananya ditempatkan BPIH di bank konvensional, sehingga total dananya menjadi Rp 38.125.000.  Atau, menambah Rp 25.625.000 untuk mereka yang depositonya di tempatkan di bank syariah, sehingga total dana sang calon jamaah haji menjadi 50.625.000.

Dengan kalkulasi tersebut, maka setiap jamaah yang siap berangkat bukan hanya tak perlu melunasi kekurangannya dari batas nilai yang disetorkan, tapi justru mendapat return. Nilainya bervariasi sesuai embarkasi. Seperti data yang tersaji, ongkos naik haji reguler yang berangkat dari embarkasi Aceh senilai Rp 31.454.602; Medan Rp 32.172.602; Batam Rp 33.083.602; Padang Rp 33.172.602; Palembang Rp 33.073.602; Jakarta Rp 34.772.602; Kertajati Rp 36.113.002; Solo Rp 35.972.602; Surabaya Rp 37.577.602; Banjarmasin Rp 36.927.602; Balikpapan Rp 37.052.602; Lombok Rp 37.332.602; dan embarkasi Makassar Rp 38.352.602.

Jika kita rata-ratakan ONH reguler sebesar Rp 35.158.325 dan patokan dana setoran awalnya sekitar sepuluh tahun sebelum keberangkatan, maka per jamaah haji mendapatkan return sebesar Rp 346.091.675,- (deposan bank konvensional). Sementara, deposan bank syariah mengantongi return sebesar Rp 15.466.475.

Satu hal yang perlu kita garis-bawahi, dari kalkulasi tersebut jelas: calon jamaah haji tak perlu melunasi lagi pasca menyetor sebatas ketentuan dapat seat itu. Tentang besaran return sangat ditetukan masa lamanya dana mengendepnya dan pilihan banknya. Inilah kalkulasi yang tak pernah disampaikan penyelenggra ibadah haji. Ketidaktransparanan ini juga terkandung makna mumpungisme, karena calon jamaah haji tak pernah mempersoalkan penempatan dananya, padahal terjadi kenaikan posisi dana, karena irama suku bunga ataupun bagi-hasil.

Mumpungisme itulah yang terus membudaya. Karenanya, sektor perhajian terus dijadikan ajak bancakan, mengarah tindakan koruptif atau – minimal – disalahgunakan peruntukannya. Yang memprihatinkan, akibat kekeliruan penggunaan (misused) itu sempat menghebohkan kekosangan dana haji pada tahun lalu. Pada tahun lalu, kuotanya 204.000 orang (haji reguler).  Berarti, dengan ONH reguler Rp 35.235.602, total biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp 7.188.063.420.000 (Rp 7,1 trilyun). Sementara, jumlah calon jamaah haji sebanyak 4,34 juta orang. Dengan total dana disetor – katakanlah Rp 5.000.000 saja – sudah terkumpul dana sebesar Rp 21.700.000.000.000 (Rp 21,7 trilyun). Andai setoran calon jamaah haji yang memenuhi batas minimal (tanda booking seat) mencapai kisaran 2 juta orang, maka total dana saat itu mencapai Rp 50 trilyun.

Dengan total angka dana haji yang fantastik ini membuat pertanyaan yang sangat mengherankan ketika tahun lalu Pemerintah menyatakan BPKH tak punya dana untuk memberangkatkan jamaah haji. Bleh jadi benar. Tapi, hal ini mengundang tanya lebih jauh: ke manakah dana haji yang terendap? Jawabannya mudah ditebak: Alokasi yang bukan peruntukan ibadah haji.

 

Itulah modus yang tampaknya selalu dimainkan, yang kini atas nama covid-19 yang berdampak sistemik terhadap sistem keuangan negara. Karena itu menjadi urgen untuk stabilisasi. Persoalannya, mengapa harus dana haji? Karena tak ada tuntutan pertanggungjawaban publik (calon jamaah haji)?

Yang mengherankan lagi, ketegaan menggunakan dana haji tidak diimbangi dengan sikap fairness yang harusnya memberikan rasa terima kasih dengan cara memberikan return atas pengelolaan dana haji untuk kepentingan proyek atau kepentingan keuangan kenegaraan. Dan lebih mengherankan lagi, penggunaan dana haji yang jelas-jelas dari kalangan umat muslim, tapi mengapa masih sering terjadi kriminalisasi, persekusi dan deskriminasi terhadap kepentingan umat?

Akhirnya, kita perlu menggarisbawahi, pembatalan keberangkatan ibadah haji penuh makna eksploitase yang penuh ironi. Tergambar jelas potret ketidakadilan, penyalahgunaan, bahkan penginjak-injakan harga diri umat. Sadarkah? Kungkungan kekausaan membuatnya bersikap “emang gue pikirin....”. Gambaran sikap tak tahu diri dan tak mampu menempatkan jatidiri. Bukan potret kenegarawanan sejati.

Penulis: Tenaga Ahli “Rumah Rakyat” – Senayan.

Editor : Gungde Ariwangsa SH