logo

  New Normal, Normalkah?

New Normal, Normalkah?

02 Juni 2020 10:58 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Pudyo Saptono

Menghitung hari, detik demi detik. Seperti tembang yang dilantunkan Krisdayanti, begitulah perasaan masyarakat kita saat ini. Dag-dig-dug menanti kepastian lonceng tatanan kehidupan baru atau populer disapa New Normal, kapan bakal ditabuh.

Beragam ungkapan bernada satir pun langsung meruyak. Mengapa pemerintah harus memberi opsi penerapan era kenormalan baru? Sementara kasus Coronavirus Diseas (Covid-19), belum landai secara masif apalagi normal?

Seakan muncul kesan, gagasan New Normal ini sebagai wujud keterputusasaan pemerintah, dengan memasrahkan nasib rakyat pada seleksi alam. Atau dalam ungkapkan masyarakat Jawa, sebagaimana sering diteriakkan Lik Yo: "Mati karepmu, urip karepmu", alias hidup mati terserah masyarakat sendiri.

Fakta di lapangan memperlihatkan, hidup dikekang dengan beragam aturan ketat seperti Social Distancing, Physical Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), dan menganjurkan warga untuk tetap tinggal di rumah saja, angka positif Covid-19 masih terus bergerak naik di berbagai daerah.

Apalagi jika New Normal benar-benar diterapkan, meski dengan protokol kesehatan seketat apapun, masyarakat dengan berbagai dalih pasti tetap akan "menabrak"nya.

Contoh sederhana dalam kasus mudik Lebaran beberapa waktu lalu, tak kurang Presiden Jokowi sendiri yang mengeluarkan larangan mudik. Namun, faktanya ratusan ribu orang mampu membobol larangan, dan melenggang mulus ke kampung halaman.

Di Surabaya, sebagaimana dituturkan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, muncul kekhawatiran Kota ini bakal seperti Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Bila warganya tetap nekat dan tidak berdisiplin dengan prosedur kesehatan.

Kota Surabaya, bisa saja menjadi seperti kota tempat asal virus corona yang menyebar sedemikian cepat tersebut, dimana lebih 3.000 orang meninggal dan Kota Wuhan dengan terpaksa harus dilockdown selama 4 bulan.

Kekhawatiran itu wajar, mengingat 65 persen kasus Coronavirus Disease 2019 di Jatim berasal dari Surabaya Raya. Yakni mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik. Gambaran ini yang menjadi alasan Surabaya bisa seperti Wuhan.

Melihat kecemasan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur tersebut, tentu New Normal belum selayaknya diwacanakan disini. Apalagi jika PSBB yang diterapkan hingga jilid kedua, terbukti belum efektif.

Kota Semarang, Jateng, yang sejak awal Wali Kota Hedrar Prihadi juga sudah ancang-ancang persiapan memasuki era New Normal, kini mesti berpikir ulang, setelah melihat kasus positif Covid-19 di wilayahnya pada Senin (1/6/2020) naik lagi menjadi 115 orang, PDP 114 orang dan ODP tercatat 205 orang.

Wali Kota Semarang bahkan menyebut, jika kasus Covid-19 di ibu kota Jateng tidak bisa melandai dan masyarakat cenderung bandel serta melanggar aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), pihaknya tidak akan berpikir tentang New Normal, bahkan bisa jadi PKM ditingkatkan statusnya menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebagaimana ramai diberitakan Minggu (31/5/2020), Pemerintah dikabarkab bakal menerapkan new normal di sejumlah wilayah di Indonesia. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut penerapan new normal mengacu sejumlah indikator kesehatan masyarakat.

Antara lain kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sesuai rekomendasi WHO, pemerintah menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan.

Setidaknya ada 11 indikator utama yang dipakai untuk melihat penurunan jumlah kasus selama dua pekan sejak puncak terakhirnya, dengan target lebih dari 50 persen di setiap wilayah.

Mengacu pada pengelolaan data kasus Covid-19 sebagai indikator itulah, Gugus Tugas mendapat hasil dimana terdapat 102 wilayah yang dinyatakan aman dan dikelompokkan dalam zona hijau.

Yakni meliputi Provinsi Aceh (14 kabupaten/kota), Sumatera Utara (15 kabupaten/kota), Kepulauan Riau (3 kabupaten), Riau (2 Kabupaten), Jambi (1 kabupaten), Bengkulu (1 kabupaten), Sumatera Selatan (4 kabupaten/kota), Bangka Belitung (1 kabupaten), dan Lampung (2 kabupaten).

Kemudian Jawa Tengah (1 kota), Kalimantan Timur (1 kabupaten), Kalimantan Tengah (1 kabupaten), Sulawesi Utara (2 kabupaten), Gorontalo (1 kabupaten), Sulawesi Tengah (3 kabupaten), Sulawesi Barat (1 kabupaten), Sulawesi Selatan (1 kabupaten), Sulawesi Tenggara (5 kabupaten/kota), Nusa Tenggara Timur (14 kabupaten/kota), Maluku Utara (2 kabupaten), Maluku (5 kabupaten/kota), Papua (17 kabupaten/kota) serta Papua Barat ada 5 kabupaten/kota.

Namun pernyataan pemerintah terkait kebijakan new normal di tengah pandemi Corona dinilai sejumlah tokoh sangat membingungkan masyarakat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, sampai harus mendesak pemerintah agar menjelaskan detail maksud new normal baru, supaya tidak menimbulkan ketegangan antara aparat dengan rakyat.

Penjelasan itu penting untuk mencegah masyarakat tidak menafsirkan sendiri-sendiri maksud dari new normal tadi. Ia mencontohkan, sikap pemerintah yang memutuskan membuka kembali pusat perbelanjaan tapi masih menutup tempat ibadah bisa memicu konflik antara aparat pemerintah dengan umat beragama. Padahal ormas keagamaan sejak awal sudah konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah.

Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dalam Bincang Seru Live IG SINDOnews bertema Menuju New Normal, Rabu (27/5/2020) lalu juga mengkritik. Menurut dia, dari sisi istilah saja new normal itu bias kata dan bias intelektual.

"Orang di kampung saya di Rembang enggak akan tahu 'new normal' itu apa. Apakah sejenis ketan atau gaplek. Dari sisi istilah saja sudah bias. Orang tidak akan tahu apa itu new normal," kata Gus Yaqut.

Karenanya, ia mengaku heran ketika tiba-tiba pemerintah berbicara tentang new normal. "Memang kita sudah pernah normal sebelumnya? Kita ini belum pernah normal. Saya harus katakan dengan sedih hati, apa yang diamanatkan founding father, apa yang diamanatkan konstitusi kita belum sepenuhnya kita jalankan, belum sepenuhnya pemegang otoritas negeri ini menjalankan," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut.

Terlepas dari tarik ulur masalah New Normal, Kota Tegal di Jawa Tengah, kini telah mulai melakukan uji coba tatanan kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. Uji coba dilaksanakan selama satu bulan sejak Sabtu (30/5/2020) hingga 30 Juni 2020.

Kota Tegal tercatat sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan uji coba new normal. Langkah itu ditandai dengan apel pengamanan menuju era new normal di halaman Transmart Kota Tegal, Sabtu (30/5/2020). Apel dipimpin Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, diikuti personel TNI/Polri, Satpol PP, dan tenaga medis.

Penanda dimulainya new normal, Wali Kota Tegal bersama Forkopimda membunyikan sirine. Setelah itu, wali kota dan rombongan berkeliling lingkungan mal untuk memastikan sarana dan prasarana protokol kesehatan yang telah disiapkan.

Menurut Wali kota Tegal, pelaksanaan new normal merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Kota Tegal, termasuk wilayah terkendali. Kurvanya sudah terkendali baik PDP maupun ODP sudah mulai landai atau wilayahnya zero Covid-19.

Pemkab Batang, Jateng, rencanya pekan depan akan menyusul Kota Tegal, melakukan uji coba tatanan kehidupa baru (new normal). Tatanan baru ini akan diterapkan di tempat ibadah, tempat wisata, dan di lingkungan P

emkab Batang, sebagaimana diakui Bupati Wihaji, masih warming-up untuk memulai uji coba di lingkungan Pemkab, tempat wisata, dan tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan, seperti pakai masker, physical distancing, dan cuci tangan.

Pihaknya berharap, di masa menuju new normal, seluruh elemen masyarakat bisa saling membantu, gotong-royong mengatasi persoalan pandemi Covid-19.

Kita boleh saja berandai-andai, tatanan kehidupan baru dengan protokol kesehatan yang ketat, setidaknya bisa segera memulihkan perekonomian keluarga yang sempat luluh kantak.

Dapat menyaksikan kembali keceriaan anak-anak ke sekolah meski dengan cara bergiliran masuknya, serta melihat riuh rendah kehidupan masyarakat kecil di pasar-pasar tradisional, tentu menjadi pemandangan yang sangat mengasyikkan.

Jika melihat kondisi masyarakat yang merasa seakan-akan kehidupannya telah terpasung selama dua bulan terakhir ini, sepertinya tatanan kehidupan baru akan menjadi pilihan bagi mereka.

Namun, ketika pemerintah hanya menetapkan 102 wilayah sebagai zona hijau untuk tatanan kehidupan baru, padahal itu sangat mungkin bakal memantik kecemburuan bagi masyarakat di wilayah lain, wajar kalau kemudian muncul pertanyaan: penerapan New Normal, Normalkan?***

* Pudyo Saptono - wartawan SuaraKarya.id, Penerima anugerah dari pemerintah (Mendikbud) sebagai wartawan paling produktif koran nasional (2006)

Editor : Gungde Ariwangsa SH