logo

336 Perusahaan Diduga Lakukan Pelanggaran Terkait THR

  336 Perusahaan Diduga Lakukan Pelanggaran Terkait THR

Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)
28 Mei 2020 22:08 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pos Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2020, menerima 453 pengaduan pekerja/ buruh, data yang ada tercatat sejak 11- 25 Mei 2020, sebanyak 336 perusahaan dianggap melakukan pelanggaran pembayaran THR.

Terkait pengaduan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan Dinas-dinas Tenaga Kerja. Untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan.

"Saat ini kita telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, untuk tindaklanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,” terang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Rincian dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut ialah 146 pengaduan akibat THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat bayar, serta 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.

Menaker menjelaskan, pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran THR ini memang difokuskan pada pemilahan 4 kategori pengaduan THR. Yakni THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar, serta THR tidak dibayarkan.

“Jadi para pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan akan memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR," tuturnya.

Apakah perusahaan itu termasuk kategori THR belum dibayarkan atau THR belum disepakati. "Karena, sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali terkait pembayaran THR,” ujarnya.

Selain itu, ada juga kategori THR terlambat bayar bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak tentang penundaan atau pentahapan pembayaran THR. Terakhir, kategori THR tidak dibayarkan yang harus diusut alasan dan penyebab perusahaan tidak membayar THR.

“Yang pasti, kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke posko pengaduan THR. Sehingga, permasalahannya dapat segera diselesaikan," tutur Menaker.

Saat ini, terdapat 1.353 orang pengawas ketenagakerjaan yang terdiri dari 1.237 pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan 116 pengawas ketenagakerjaan pusat di Kemnaker. Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Menaker menegaskan terdapat sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

"Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," ungkap Menaker.

Editor : Gungde Ariwangsa SH