logo

Covid-19: Target Kasat Mata

Covid-19: Target Kasat Mata

26 Mei 2020 02:47 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

Hampir setiap orang mempunyai target dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi pemerintahan suatu negara pasti mempunyai target. Termasuk dalam menangani wabah virus corona (Covid-19) yang tengah melanda Indonesia dan dunia, setiap negara tentu mempunyai sasaran. Lalu apa target pemerintah  untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indomesia dalam menghadapi virus ganas dan mematikan yang penyebarannya bermula dari Wuhan, China ini?

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan itu marilah bersama-sama mengamati dan mencerna apa langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah pusat? Kemudian bagaimana perkembangan kondisi yang terjadi sejak Covid-19 diumumkan secara resmi oleh pemerintah menyerang Indonesia, 2 Maret 2020 lalu? Secara kasat mata tampak pemerintah tidak mempunyai target yang jelas sehingga kebijakan yang diterapkan pun tumpang tindih di lapangan sehingga kondisi tidak menjadi semakin membaik. 

Sejak meletupnya pandemi ini hingga menyebar ke seluruh dunia dan masuk ke Tanah Air, pemerintah sebenarnya gamang untuk melangkah. Tidak ada ketegasan ofdalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang diambil. Pemerintah pusat cendrung lepas kontrol dengan memasrahkan semuanya kepada pemerintah provinsi masing-masing. 

Sudah begitu tidak ada panduan yang jelas dan konsisten dari pusat ke daerah. Justru cendrung saling bertabrakan satu sama lain. Lain daerah lain pula kebijakan dan arahan serta pelaksanaannya. 

Lihatlah bagaimana para para pemimpin daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ngotot untuk menghentikan sementara operasi kereta api commuter line justru dijawab oleh pelonggaran operasi moda transportasi oleh pemerintah pusat. Aturan beberapa daerah untuk melarang masuknya orang asing dijawab oleh pemerintah pusat dengan pembelaan kepada tenaga kerja asing asal China untuk masuk ke Indonesia. 

Saat beberapa daerah menerapkan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB), pemerintah pusat mencoba untuk menunjukkan eksistensinya dengan memberlakukan larangan pulang kampong atau mudik. Namun kebijakan ini dilakukan secara gamang sehingga yang mencuat dari pemerintah pusat justru perdebatan arti pulang kampong dan mudik. Karena operasi moda transportasi dibuka meskipun dengan berbagai pembatasan maka banyak yang memanfaatkannya untuk berusaha mudik. 

Kendaraan umum tetap mengalir deras di jalan raya. Kerumunan orang di terminal dan bandara terjadi. Pasar-pasar dan mal-mal tetap diserbu pembeli. 

Pemetaan tentang penanganan prioritas tidak ada dari pemerintah pusat. Jika semula Jakarta yang menjadi epicentrum maka selanjutnya muncul daerah-daerah lainnya. Jawa Timur di Jawa. Lalu Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan serta Papua di luar Jawa. 

Jadi tidak heran bila penambahan kasus baru positif Covid-19 per-hari terus mengalami kenaikan. Bahkan secara nasional kasus positif dengan cepat naik melewati angka 22.000. Penyebaran virus corona juga sudah melebar ke 389 kabupaten/kota di seluruh Tanah Air. 

Peta akan semakin merah bila tidak ada titik-titik konstrasi yang harus ditangani pemerintah pusat. Seperti Aceh yang kurva Covid-19 landai tentu tidak cukup hanya diberi apresiasi. Namun pemerintah pusat perlu menindaklanjuti dengan program menjaga kelandaian Aceh itu. 

Gambaran yang belum menggembirakan itu secara mengejutkan dijawab oleh pemerintah pusat dengan rencana penerapan kenormalan baru atau New Normal. Berarti akan terjadi lagi kelonggaran-kelonggaran aturan PSBB di beberapa daerah. Maka makin lama aturan ini akan membiarkan masyarakat untuk bertarung adu kuat sendiri dengan Covid-19. 

Terjawab, pemerintah pusat tidak mempunyai target tertentu dalam pecerpatan penanganan Covid-19. Langkah yang diambil pun menjadi tidak terukur. Keadaan di lapangan bukan menjadi makin membaik. 

Tetapi bukan berarti pemerintah pusat tidak mampu memenuhi target. Secara mengejutkan pemerintah pusat bersama dengan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) sudah berhasil mewujudkan target mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020. Aman sudah pemerintah untuk menggunakan dana sebesar Rp 405Triliun lebih untuk penanganan Covid-19. 

Kemudian pemerintah juga sukses mewujudkan target pelaksanaan Kartu Prakerja yang menyediakan dana Rp 5,6Triliun. Di tengah wabah yang merajalela pemerintah juga berhasil mewujudkan target menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur (Punjur) yang salah satunya mengatur pulau reklamasi di pantai Jakarta. Presiden Joko Widodo juga berhasil menerbirkan  Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ternyata secara kasat mata target penanganan Covid-19 tidak tercapai namun target lain yang tidak kasat mata rakyat kecil sukses dilaksanakan pemerintah. Meskipun target penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan itu menuai protes dan gugatan. Pencapaian target yang juga menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Akankah bergulir target baru lagi? ***

• Gungde Ariwangsa SH – wartawan suarakarya.id, pemegang kartu UKW Utama, Ketua Siwo PWI Pusat.   

Editor : Gungde Ariwangsa SH