logo

MAKI Pertanyakan Pelimpahan Kasus UNJ Ke Kepolisian

MAKI Pertanyakan Pelimpahan Kasus UNJ Ke Kepolisian

Boyamin Saiman
23 Mei 2020 19:07 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) memandang ada yang salah dari OTT yang menjerat Rektor UNJ Komarudin terkait dugaan gratifikasi ke Kemendikbud. Terlebih pelimpahan kasus itu ke Polri. Pasalnya, salah satu pihak yang turut diperiksa KPK dalam operasi ini merupakan Rektor UNJ.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai  rektor adalah penyelenggara negara karena ada kewajiban laporkan hartanya ke LHKPN. Kalau KPK menyatakan tidak ada penyelenggara negara, maka berarti telah ada teori baru made in KPK new normal akibat corona," kata Boyamin dalam keterangan resminya, Sabtu (23/5/2020).

Boyamin berpendapat KPK menunjukkan sikap tidak profesional karena memilih melimpahkan penanganan kasus tersebut ke polisi dengan dalih tak ditemukan unsur penyelenggara negara. Di satu sisi, ketika KPK telah menyimpulkan tak terdapat unsur penyelenggara negara dalam proses rasuah itu, Boyamin mempertanyakan jeratan hukum yang akan dilanjutkan polisi. "Terus bagaimana polisi memprosesnya? Apa dengan pasal pungutan liar? Dengan melimpahkan begitu saja ke Polri itu namanya lempar masalah ke aparat penegak hukum lainnya," katanya.

Boyamin mengatakan dalam operasi senyap, seharusnya KPK telah melewati sejumlah proses perencanaan dan juga pendalaman. Tapi, ia menduga hal tersebut diabaikan sehingga menghasilkan operasi yang buruk. "OTT KPK ini sungguh mempertontonkan tidak profesional, mengarah tolol dan dungu, serta mempermalukan KPK sendiri," kata Boyamin.

Praktisi hukum yang dikenal “doyan” praperadilan itu mengatakan  andai proses itu dipenuhi secara profesional dan dengan teliti maka hasilnya, "Ketika sudah OTT tidak ada istilah tidak ditemukan penyelenggara negaranya”.  Sejatinya kegiatan tangkap tangan bukanlah barang baru di lingkungan KPK. Sehingga dari apa yang telah terjadi, kata dia, publik melihat secara gamblang tak ada perencanaan dan pendalaman dengan baik atas informasi yang masuk terkait pelaksanaan OTT itu.

"Setiap info biasanya oleh KPK dibahas dan dalami sampai berdarah-darah dan sangat detail, mulai dari penerimaan Pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan utk OTT (baik menyangkut siapa penyelenggara negara, apa modusnya sampai dengan apakah suap atau gratifikasi)," katanya.

Jika itu semua dipenuhi, menurut Boyamin tak akan sampai ada istilah 'tak ditemukan penyelenggara negaranya'. "Penindakan OTT ini hanya sekedar mencari sensasi sekedar untuk dianggap sudah bekerja," ujarnya seraya mengatakan bahwa pihaknya akan membuat pengaduan kepada Dewan Pengawas KPK terkait OTT tersebut.

 Tidak hanya MAKI, Indonesian Corruption Watch (ICW) pun menilai seharusnya KPK dapat melanjutkan proses hukum usai melakukan OTT pejabat UNJ oleh karena melibatkan unsur penyelenggara negara, dalam hal ini adalah rektor Universitas Negeri Jakarta. "Rektor UNJ mempunyai inisiatif melalui Kepala Bagian Kepegawaian UNJ untuk mengumpulkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Dekan Fakultas dan lembaga di UNJ agar nantinya bisa diserahkan ke pegawai Kemendikbud," kata  Kurnia Ramadhana. Mengacu pada Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Maka dengan demikian,  dalam OTT itu dapat terlihat bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau pungutan liar yang dilakukan oleh Rektor UNJ. “Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas mengatakan bahwa penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dapat dijerat dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar,” tuturnya.

Jubir KPK Ali Fikri mengatakan dalam menangani perkara harus ada unsur perbuatan penyelenggara negara. “Dalam kasus ini belum ditemukan," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri.

"Sekarang di luar yang kami baca di media adalah KPK mengamankan pimpinan perguruan tinggi atau rektor, perlu kami tegaskan saat itu yang diamankan adalah seseorang bernama DAN sebagai Kabag Kepegawaian, kalau kita bicara mengenai UU 28 1999, nanti dikaitkan Pasal 11 UU KPK, KPK ada ciri khas berbeda dengan aparat hukum lain seperti kepolisan dan kejaksaan, di KPK Pasal 11 di sana sudah sangat jelas punya kewenangan menyelidiki, menyidiki. Dan menuntut tipikor, salah satunya melibatkan penyelenggara negara," tuturnya.

"Jadi yang melibatkan penyelenggara negara salah satunya nanti ada penegak hukum dan lain-lain, termasuk kerugian satu miliar dan lainnya, kemudian di UU sudah cukup jelas bahwa dalam hal tipikor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat 1, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ke Kepolisian dan Kejaksaan. UU mewajibkan begitu di pasal 11," jelasnya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto