logo

Jaksa Agung Silakan Masyarakat Kawal Sidang Tipikor

Jaksa Agung Silakan Masyarakat Kawal Sidang Tipikor

Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Pontianak
23 Mei 2020 19:02 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Jaksa Agung ST Burhanuddin mempersilakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengawal, mengikuti dan memantau pelaksanaan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan keuangan dan investasi dana pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan juga persidangan-persidangan kasus Tipikor lainnya yang digelar di Pengadilan Tipikor lainnya pula.

“Proses penanganan perkara tersebut sekarang sudah menjadi wewenang pengadilan untuk memeriksa dan mengadili mega korupsi tersebut,” ujarnya.

Sejak penanganan perkara tersebut disidik oleh Kejaksaan Agung RI pada tanggal 17 Desember 2019, tim jaksa penyidik pada direktorat penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah bekerja secara marathon dan hampir setiap hari melakukan pemeriksaan saksi, memeriksa ahli dan tersangka, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan hingga akhirnya mengajukan perhitungan kerugian keuangan negara ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp16,81 triliun.

“Saya mengapresiasi kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus beserta jajarannya, khususnya tim jaksa penyidik dan penuntut umum yang telah menyelesaikan perkara dalam rentang waktu kurang lebih 6 bulan yang telah bekerja keras siang malam untuk menuntaskan penyidikan perkara besar sekelas tindak pidana korupsi dengan kerugian negara Rp16,81 trilun Oleh karena itu saya patut mengacungi  jempol untuk mereka,” ujar Jaksa Agung RI.

                                                 Korupsi PT Asuransi Jasindo

Persidangan kasus ini pun bisa pula memanfaatkan  teleconference dan videoconference pada masa pandemi Covid-19 jika kondisinya memaksa harus demikian. Misalnya terdakwa tetap di dalam rutan/lapas sementara jaksa dan hakim  serta saksi berada di pengadilan.

Boleh jadi, pelaksanaan sidang kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jasindo (Persero) juga tak kalah penting untuk dipantau masyarakat bahkan dimonitoring Komisioner Komisi Yudisial (KY). Meski sudah dibuatkan aturan main teleconference atau videoconference dengan berupa MoU antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kemekumham/Ditjen PAS, majelis hakim masih saja dihadapkan pada kesulitan di lapangan. Artinya, kondisi di lapangan seolah memaksa  majelis hakim untuk menggelar sidang di luar aturan main KUHAP dan MoU.

 “Tindakan-tindakan majelis hakim seperti itulah yang menjadi tanda tanya, bolehkah terdakwa korupsi yang ditangguhkan penahanannya mengikuti persidangan tidak dalam rutan/lapas? Haruskah terdakwa korupsi yang perkaranya masuk kategori khusus itu ditahan kembali? Atau bisakah posisi terdakwa di mana saja, atau cukup di kantor pengacaranya, saat berlangsung sidang kasus tersebut di kota lain,” demikian pertanyaan yang mengemuka.

Sebab, dalam sidang kasus korupsi di PT Asuransi Jasindo di Pengadilan Tipikor Pontianak terdakwa yang tidak dalam tahanan tidak hadir di pengadilan. Bahkan berada di kota lain atau diduga berada di Jakarta di kantor pengacara kasus korupsi Rp 4,7 miliar  itu.  Mereka masing-masing terdakwa Sudianto alias Aseng (Direktur PT Pelayaran Bintang Arwan Kapuas Armada-PBAKA) dan  terdakwa M Thomas Benprang, Danang Suroso dan Ricky Tri Wahyudi pejabat PT Asuransi Jasindo (Persero) pada persidangan di PN Pontianak, Kalbar,  Senin (4/5/2020).

Situasi sekarang ini memang baru kali ini terjadi dalam sejarah penegakan hukum, dimana hampir semua negara mengalaminya. Hukum acara dalam situasi darurat menjadi tidak ada. Belum lagi kalau ada keinginan memanfaatkan situasi tersebut,

Para penegak hukum yang mengalami dilema dalam menerapkan hukum acara yg ada ke situasi darurat memang ada di satu sisi menginginkan ada hukum acara, namun di sisi lain menghendaki bahkan memanfaatkan kedaruratan itu semua dengan segala resikonya.

Para penasehat hukum terdakwa, yang biasanya ketika situasi normal tidak mau hak-hak kliennya diabaikan banyak juga yang “berdamai” dengan sikon. Namun tidak tertutup pula kemungkinan hendak/mau berhukum dalam situasi abnormal/ darurat begini demi keuntungan pihaknya bahkan pihak penegak hukum lainnya.

Keempat terdakwa dugaan korupsi Rp 4,7 miliar  bebas berkeliaran ke mana saja, karena saat penyidikan masa penahannya ditangguhkan  penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak dengan pertimbangan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Tetapi belum diketahui apakah pengembalian untuk seluruhnya atau hanya sebagian kecil saja.

Dalam surat dakwaan, para terdakwa yaitu Sudianto alias Aseng, Thomas Benprang, Danang Suroso, dan Ricky Tri Wahyudi dipersalahkan telah  bekerjasama melakukan tindak pidana korupsi Rp4,7 miliar saat pencairan dana klaim asuransi tenggelamnya kapal tongkang Labroy 169 dari PT  Asuransi Jasindo (Persero) yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Akibatnya, para terdakwa  diancam pidana  Pasal 2 ayat (1) UURI No.20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan UU No.21 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 3 UU korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto