logo

Kejaksaan Agung Terbitkan SE Untuk Pendampingan Penanganan Convid

Kejaksaan Agung Terbitkan SE Untuk Pendampingan Penanganan Convid

Kejaksaan Agung
23 Mei 2020 18:53 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: KPK bagai berlomba dengan Kejaksaan Agung memonitoring dan mengawasi penggunaan anggaran-anggaran penanggulangan Convid. KPK bahkan sudah mengeluarkan ultimatum bahwa pelaku korupsi di masa darurat/bencana bisa dituntut pidana mati. Belum lagi koordinasi-koordinasi agar dana convid tersebut jangan sampai salah peruntukan.

Kendati demikian, Kejaksaan Agung tetap  mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 7/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. SE tersebut pada intinya untuk melakukan percepatan pelaksanaan pendampingan terhadap K/L/BUMN/BUMD. Baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka refocusing kegiatan dan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LKPP, BPKP, APIP, dan instansi lainnya.

Melihat proaktifnya Kejaksaan Agung,  praktisi hukum, Heru Widodo menilai SE Kejagung tersebut sebagai langkah yang tepat dan strategis. "Hal ini untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 oleh kepala daerah, dan memberikan perlindungan berkepastian hukum kepada penyelenggara pemerintah daerah," kata Heru.

Menurutnya, langkah Kejagung yang memastikan akan mengawasi penggunaan dana kemanusiaan negara yang dialokasikan untuk percepatan penanganan penyebaran Covid-19 dinilai sebagai langkah apik guna meminimalisir penyimpangan. Termasuk juga hasil hibah pemerintah pusat ke daerah, donasi dari pihak swasta ke pemerintah hingga realokasi dana. Kejagung menilai perlu dan penting mengawasi pemanfaatan dana-dana penanganan Covid-19.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin, menyampaikan dalam mengawal penggunaan Perppu 1/2020 yang sudah disahkan menjadi UU, pihaknya mengeluarkan sejumlah kebijakan lewat surat instruksi yang berkaitan dengan pendampingan realokasi dana, donasi, dan hibah terkait penanganan Covid-19. "Kejaksaan Agung juga siap diawasi dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Saya pastikan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas para pegawai Kejaksaan baik jaksa maupun tata usaha yang terbukti melakukan perbuatan tercela," ujarnya.

Selama ini tercatat beberapa oknum jaksa terlibat dalam hal pengawalan pemanfaatan  APBD. Bahkan sudah ada di antaranya yang telah dituntut terkait penyalahgunaan kewenangannya sebagai anggota TP4D, yang akhirnya dibubarkan (TP4/TP4D).

Editor : Dwi Putro Agus Asianto