logo

Muhidin M Said: Pertimbangkan Cetak Uang Secara Matang, Picu Inflasi Tak Terkendali

Muhidin M Said: Pertimbangkan Cetak Uang Secara Matang, Picu Inflasi Tak Terkendali

Politisi Senior Beringin Muhidin M Said yang juga Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin M Said
23 Mei 2020 17:27 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Politisi senior Beringin Muhidin M Said meminta pemerintah dan Bank Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan cetak uang.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini tidak sependapat usulan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang besar di saat ekonomi lesu karena dikhawatirkan mendorong inflasi menjadi tidak terkendali.

"Pertimbangan mengenai mencetak uang harus dipikirkan matang-matang. Memang ada sebagian yang menginginkan mencetak uang untuk membantu likuiditas di pasar. Namun, perlu diingat ada konsekuensi di balik itu semua, yaitu potensi inflasi di kemudian hari," ujarnya di Jakarta.

Perbankan, kata Muhidin memiliki kemampuan keuangan, berupa cadangan berbentuk surat berharga yang bisa direpo-kan di Bank Indonesia, untuk menambah likuiditas di pasar.

"Jadi menurut pandangan saya belum saatnya BI mencetak uang," tandas Legislator Senayan empat periode ini.

Badan Anggaran DPR RI memang mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk mencetak uang hingga Rp600 Triliun. Cetak uang lebih banyak, bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus Corona (Covid-19). Wacana cetak uang baru dilontarkan setelah melihat defisit APBN yang melebar di atas 5 persen dari sebelumnya hanya 1,75 persen

Sementara Program Kartu Prakerja dari perspektif tokoh Kadin dan HIPMI ini sudah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat yang saat Pendemi Covid-19 semakin sulit ketahanan ekonominya. Oleh karena mendapat tanggapan dan respon  yang luar biasa dari masyarakat. Terbukti sejak di launching pada 11 April 2020 hingga 22 April 2020, pesertanya membludak hingga mencapai 7.4 Juta.

Muhidin mengatakan di samping untuk meningkatkan kemampuan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kartu Prakerja juga berfungsi sebagai bantuan sosial di saat Pandemi Covid-19 belum berakhir. 

"Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dilanjutkan, sehingga para pekerja yang telah memperoleh peningkatan skills ini, dapat memanfaatkannya sebaik mungkin serta sesiap mungkin saat mereka sudah terjun ke dunia kerja lagi di saat Covid-19 sudah mereda," jelas Wakil Rakyat Dapil Sulteng ini. 

Menurut Muhidin, adalah hak publik untuk perlu tahu bahwa pemerintah tidak melakukan tender dengan platform digital dalam pelaksanaan program kartu Prakerja ini.

Yang dilakukan pemerintah, lanjutnya adalah memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membeli pelatihan yang disediakan melalui platform digital.

"Sementara kerja sama antara mitra digital (platform) dengan lembaga pelatihan, berlaku secara business to business," ungkap Muhidin.

Program Kartu Prakerja yang menjadi salah satu andalan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah delain menyelamatkan ekonomi negara, uang itu juga dapat diberikan untuk membantu rakyat kecil terdampak Korona***