logo

Diduga Korupsi, Walikota Sorong Klarifikasi Ke KPK Dengan Membawa Bukti

Diduga Korupsi, Walikota Sorong Klarifikasi Ke KPK Dengan Membawa Bukti

Walikota Sorong Lambertus JitmauĀ 
22 Mei 2020 18:21 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Walikota Sorong Lambertus Jitmau  melakukan klarifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Pusat atas dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya,   Selasa (19/5/2020) di Jakarta.  Klarifikasi tersebut  disampaikan dengan menunjukkan bukti-bukti otentik  tentang laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong yang dianggap sudah clean atau selelsai oleh Bdan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Pemerintah Kota Sorong, Haris Nurlette, SH, MH bersama Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Pemerintahan  Rahman SSTP, MM beserta perwakilan masyarakat Kota Sorong Marthen Kambuaya SE. Mereka menyatakan hal itu usai menyerahkan surat klarifikasi di  KPK  pada Selasa (19/5/2020). 

Dalam surat klarifikasi tersebut disampaikan bahwa tidak benar Walikota Sorong, dan juga Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya melakukan korupsi sebesar Rp 145 M seperti diduga oleh Ketua AMPB (Aliansi Mahasiswa Papua Barat) Jabodetabek, Rajit Patiran dalam laporannya ke KPK dan juga lewat media.

Terkait dengan pemberitaan dan laporan tersebut menurut Haris, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke KPK Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan juga BPK Pusat dengan menyertakan bukti-bukti otentik berupa hasil temuan PBK RI atas LKPD 2018 Pemerintah Kota Sorong yang terdiri dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan.  Disampaikan Haris dalam klarifikasi tersebut,   hal  dimaksud bukanlah perkara korupsi karena BPK sudah menerbitkan  surat Opini Wajar atas semua laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Sorong. 

“Itu  adalah bentuk temuan BPK Provinsi Papua Barat. Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong tersebut terdiri dari Neraca Per 31 Desember 2018,  laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan saldo catatan atas laporan keuangan tahun terakhir. Berdasarkan  laporan keuangan dimaksud  BPK Papua Barat  sudah menerbitkan Laporan Opini Wajar dengan pengecualian (Nomor 24.A/LHP/19.MAN/06/2019/ tanggal 28 Juni 2019), dan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI). Jadi ini bukan korupsi, sebab semua  sudah selesai,” kata Haris.

“Kalau Pak Walikota Sorong dituduh ada dugaan korupsi Rp 145 miliar, jangankan  sebesar itu, 2 miliar saja Kota Sorong sudah heboh. Karena dalam setiap tahun selalu ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat banyak  agar  tuduhan dugaan korupsi mesti memiliki dasar yang benar,” ujar Haris. 

Sebab, dari 13 Intem itu sudah diselesaikan oleh Pemerintah Kota Sorong, dan 6 Item  seperti yang diberitakan di media, sebenarnya sudah selesai, tetapi mungkin tidak diketahui masyarakat sehingga melaporkan, dan untuk laporan itu semua sudah diklarifikasikan langsung ke KPK dan juga Kementerian Dalam Negeri dan BPK Pusat di Jakarta.  Semua sudah selesai.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Kota Sorong Marthen Kambuaya SE menyatakan, menyesal atas tulisan yang tidak berdasar pada fakta resmi tersebut.  Menurut dia apa yang dilaporkan oleh teman-teman dari AMPB itu   menggiring opini publik seolah-olah Walikota  diduga telah melakukan korupsi, padahal sebetulnya tidak seperti itu. 

Dia mengatakan  klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong didasari dokumen  resmi BPK.  “Tidak mungkin BPK  tidak melapor kalau ada temuan sebanyak itu,  Rp 145 M. Tapi sudahlah, kita tidak ingin berbalas pantun, “ katanya.

Dalam bagian lain,  Walikota Sorong Lambertus Jitmau  yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya tidaklah benar dan tidak berdasar. Menurutnya, itu lebih bersifat  tendensius dan pembunuhan karakter politik. 

“Jadi ini sangat politis  dilakukan oleh pihak tertentu  dan  berkaitan  dengan tuduhan dugaan korupsi lewat  media tersebut adalah   perbuatan pencemaran nama baik. Dan, untuk itu ada aturannya lagi,”  kata Lambertus  Jitmau . 
 
Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) Jabodetabek  Rajit Patiran,  menurut Haris,  adalah informasi yang  keliru dan menyesatkan bahkan dapat diminta pertanggungjawaban hukum  atas dugaan pencemaran nama baik. ***