logo

Putkom: Pemerintah Harus Jaga Kredibilitas APBN TA 2020 Dari Ancaman Defisit

Putkom: Pemerintah Harus Jaga Kredibilitas APBN TA 2020 Dari Ancaman Defisit

Legislator Senayan Beringin Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin bersama keluarga saat syukuran 55 tahun usia Ayahanda Ade Komarudin (Akom)
22 Mei 2020 00:00 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Legislator Senayan Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengkritisi pandangan pemerintah yang memperkirakan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) TA 2020 hingga mencapai Rp1.028,5 Triliun atau 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Srikandi muda Beringin ini juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga kredibilitas APBN TA 2020.

“Pelebaran defisit tentu berakibat semakin besarnya risiko pengelolaan fiskal seiring penambahan pembiayaan utang serta beban pembayaran bunga utang. Ditambah lagi, hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan pembayaran karena menurunnya kinerja penerimaan negara akibat tekanan ekonomi,” ujar Putri Komarudin ini di sela-sela syukuran HUT ayahanda, Ade Komarudin, mantan Ketua DPR di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Rabu (20/5/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada pers, Senin (18/5/2020) menyatakan outlook pendapatan negara hanya akan mencapai Rp1.691,6 Triliun atau lebih rendah Rp69,3 Triliun dari target Perpres No. 54 tahun 2020, yaitu sebesar Rp1.760,9 Triliun.

Sementara itu, alokasi belanja negara mengalami peningkatan menjadi Rp2.720,1 Triliun atau surplus Rp106,3 Triliun. Peningkatan tersebut di antaranya seiring penambahan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp641,17 Triliun.

Dengan begitu, Putkom, sapaan akrab wakil rakyat Dapil Jabar VII (Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi) menyoroti fleksibilitas pelebaran defisit anggaran untuk kembali di bawah 3 persen dari PDB secara bertahap sebagaimana direncanakan pemerintah dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

“Perppu No. 1 Tahun 2020 memang menjadi payung hukum yang jelas telah menyebutkan bahwa defisit akan kembali disiplin ke batas normal 3 persen dari PDB pada 2023. Namun, pelebaran defisit ini tetap perlu diantisipasi agar tidak terus melebar pada masa yang akan datang," kata dia.

Namun, lanjut Putkom perlu diingat bahwa semakin melebarnya defisit, maka akan semakin menantang pula pengembaliannya ke batas normal meski secara bertahap.

"Untuk itu, Pemerintah harus berusaha keras agar pelebaran defisit yang terjadi tetap dalam batas yang memungkinkannya kembali pada batas normal sesuai target Perppu,” tandas Putkom.

Sebagai upaya untuk menekan pelebaran defisit APBN, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bidang Ekonomi dan Keuangan ini meminta pemerintah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara potensial seperti pajak digital atau pajak atas transaksi elektronik yang kini menjadi target utama pemerintah untuk pemasukan negara.

Anggota Komisi Keuangan DPR RI juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan efektivitas pengelolaan utang dan memperhatikan stabilitas rasio utang pemerintah terhadap PDB untuk menjaga kredibilitas APBN dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat Covid-19.

“Strategi pembiayaan utang harus dilakukan dengan prudent dan terukur. Selain itu, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan lain dengan biaya dana yang lebih rendah,” jelasnya.

Revisi Perpres No. 54 Tahun 2020

Dalam kondisi ketidakpastian pasar akibat dampak Covid-19, perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro diperkirakan masih akan terus berkembang.

Putkom menilai pemerintah perlu lebih cermat dan akurat dalam menetapkan dan menghitung indikator penting tersebut dalam menyusun perubahan APBN TA 2020.

Dia meminta agar pemerintah segera menyampaikannya kepada DPR terkait revisi Perpres No. 54 tahun 2020.

“Kami tentu menunggu paparan dan penjelasan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, terkait detil dan perincian dasar perhitungan atas perubahan APBN tahun 2020,"ungkap Putkom.

Dari penjelasannya, Pimpinan dan Anggota Komisi XI sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa Komisi Keuangan siap apabila sewaktu-waktu harus membahas bersama pemerintah melalui rapat di luar masa sidang dengan izin dari pimpinan, mengingat saat ini DPR sedang dalam masa reses***

Editor : Gungde Ariwangsa SH