logo

Kemnaker Resmikan Posko THR, Dibentuk Hingga Ke Dinas

 Kemnaker Resmikan Posko THR, Dibentuk Hingga Ke Dinas

Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)
13 Mei 2020 23:07 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meresmikan Pos Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020. Tak hanya di pusat, Posko-posko pengaduan THR juga dibentuk di dinas-dinas tenaga kerja di setiap provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam temu pers secara virtual di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (12/5/2020) menyatakan, keberadaan Posko Pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah. Agar hak pekerja/ buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada.

"Posko pengaduan THR Tahun 2020 dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha mulai tanggal 11 Mei hingga 31 Mei 2020 selama jam kerja (08.00 WIB s.d 15.30 WIB) secara daring (online) melalui www.kemnaker.go.id," terangnya.

Dikemukakannya lebih lanjut, untuk mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2020, Posko THR Keagamaan di daerah juga bertugas menerima pengaduan, memantau pelaksanaan pemberian THR Keagamaan, memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Bahkan saat ini, Kemnaker telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR 2020 di Pusat, yang diikuti di daerah. Agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan, yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.

“Kita juga minta Keterlibatan peran Pemerintah Daerah untuk mendorong dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan Pemerintah dan sangat penting untuk menjaga situasi kondusif dalam berbagai aspek yang timbul akibat situasi darurat Covid-19,” tuturnya.

Menaker mengatakan, Hari Raya Idul Fitri 1441 H yang jatuh pada 24 Mei 2020, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya lantaran kondisi pandemi Covid-19, yang berdampak pada perekonomian dan kebijakan Pemerintah. Meski demikian, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian THR Keagamaan pada situasi darurat Covid-19, untuk kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh akan pembayaran THR Keagamaan, yang dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19.

"Adanya Posko Pengaduan THR Tahun 2020 diharapkan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan, dengan tertib dan tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha," jelasnya

Editor : Gungde Ariwangsa SH