logo

Covid-19: PSBB Jakarta Berlaku, Pelanggar Diancam Hukuman Penjara Dan Denda

Covid-19: PSBB Jakarta Berlaku, Pelanggar Diancam Hukuman  Penjara Dan Denda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (9/4/2020), menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di Ibukota l
10 April 2020 02:25 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk percepatan mengatasi wabah virus corona (Covid-19) resmi sudah berlaku Jumat (10/4/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (9/4/2020), telah  menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di Ibukota.

Pergub tersebut memuat  28 pasal yang mengatur dan diberlakukan kepada warga DKI Jakarta secara umum. Pergub ini berlaku dari 10 April sampai 23 April mendatang. Pada pasal 27 Pergub itu diatur masalah sanksi bagi yang melanggar aturan PSBB. Hukumannya sanksi pidana dan denda.

Menurut Anies dalam acara jumpa pers di Balai Kota Jakarta pada Kamis (9/4/2020) malam, pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Sanksi pidana yang dikenakan bisa bervariasi sesuai dengan kadar pelanggaran PSBB. Namun, jika pelanggaran terus diulangi, maka bisa dikenakan pidana berat.

"Prosesnya nanti akan dikerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan. Termasuk juga ketentuan yang ada di Pasal 93 UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan dimana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah," kata Anies.

Dia menyatakan, persoalan sanksi pidana, pihaknya akan melakukan koordinasi ke aparat penegak hukum. Dan nantinya, ketentuan sanksi tersebut akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Anies mengatakan, Pergub yang ditandatanganinya itu memiliki 28 pasal.  Pergub itu mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di DKI Jakarta, baik perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan.

 “Pada prinsipnya seluruh masyarakat DKI Jakarta selama dua minggu ke depan atau 14 hari diharapkan untuk berada di lingkungan rumah dan mengurangi bahkan meniadakan kegiatan-kegiatan di luar,” ujarnya.

Anies mengatakan, Pasal 9 PSBB itu mengatur pembatasan aktivitas bekerja. “Selama pemberlakuan PSBB maka dilakukan penghentian sementara aktivitas kantor, di tempat kerja,” katanya.

Penghentian sementara itu wajib diikuti dengan kegiatan bekerja di rumah. Namun, ada pengecualian. Anies memerinci, pengecualian itu meliputi kantor instansi pemerintah pusat dan daerah, perwakilan diplomatik dan organisasi internasional, BUMN dan BUMD serta swasta. Namun, tidak semua swasta memperoleh pengecualian.

Ada hal spesifik bagi swasta yang memperoleh pengecualian. Perinciannya adalah swasta yang bergerak di sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik, industri objek vital nasional, serta yang melayani kebutuhan sehari-hari.

Dalam pengecualian itu pun masih ada pembatasan lain. Misalnya, pembatasan jumlah pegawai yang bekerja.

Untuk sektor konstruksi, Anies mewajibkan pengelola proyek menyediakan tempat tinggal dan bertanggung jawab soal makanan sehingga pekerja tidak meninggalkan lokasi pekerjaan. “Semua pekerja harus berada di lingkungan proyek dan tidak keluar masuk,” katanya.

Adapun untuk toko bahan makanan, warung makan dan restoran tetap diizinkan buka. Namun, masih ada pembatasan. “Tetap buka tetapi (makanan dan minuman yang dijual) tidak diizinkan disantap di lokasi,” ucaptnya.

Selanjutnya untuk pembatasan rumah ibadah tetap seperti saat ini. Aktivitas bersama di rumah ibadah diganti dengan kegiatan di rumah.

Pergub DKI No 33/2020 juga melarang kegiatan sosial dan kebudayaan yang mengumpulkan massa. Semua fasilitas umum pun akan ditutup selama PSBB.

Selain itu, selama PSBB berlangsung tidak boleh pertemuan di tempat umum yang dihadiri lebih dari lima orang. “Bukan soal jumlah limanya, tetapi mengurangi potensi interaksi,” tutur Anies.

Pergub PSBB juga membatasi moda transportasi dan pergerakan orang maupun barang di wilayah DKI Jakarta. Untuk kendaraan umum dibatasi jam operasional ataupun kapasitasnya. “Kapasitasnya menjadi 50 persen, dibatasi operasinya dari jam enam pagi sampai jam enam malam,” ucap Anies.

Kendaraan pribadi yang boleh keluar pun hanya untuk hal penting. Misalnya, memenuhi kebutuhan pokok ataupun kegiatan lain yang dikecualikan. Jumlah penumpang di dalam kendaraan pribadi juga dibatasi menjadi setengah dari kapasitas kursi. “Jika maksimal enam orang berrati cuma bisa untuk tiga orang dan wajib mengenakan masker,” kata Anies.

Sementara untuk kendaraan roda dua masih dizinkan sebagai sarana angkutan untuk memenuhi kebutuhan pokok ataupun bagi pekerja di sektor-sektor yang diizinkan. Misalnya, kendaraan roda dua untuk jasa pengantaran.

Anies mengatakan, Pemprov DKI telah berbicara dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar angkutan roda dua bisa untuk mengantar orang selama masa PSBB. Namun, ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB yang tak memungkinkannya.

“Kami minta (roda dua untuk mengantar orang, red) diizinkan, tetapi karena belum ada perubahan dari permenkes, maka pergub harus sejalan dengan rujukan. Kami mengatur ojek sesuai pedoman pada permenkes, untuk mengantarkan barang tetapi tidak orang,” kata Anies.

Dalam pergub ini, intinya ditetapkan pada prinsipnya bahwa seluruh masyarakat Jakarta selama dua  minggu ke depan diharapkan untuk berada di rumah, dan meniadakan kegiatan di luar. "Prinsipnya adalah bertujuan untuk memotong, memangkas mata rantai covid-19, di mana Jakarta merupakan epicenter dari masalah covid ini."

Tujuannya, kata dia, adalah menyelamatkan diri kita sendiri, tetangga, kolega, dan membuat penyebaran virus ini bisa dikendalikan.  ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH