logo

Covid-19: Ketika Jakarta Jadi Kota Terlarang

Covid-19: Ketika Jakarta Jadi Kota Terlarang

08 April 2020 02:56 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

Ketika penduduk Jakarta dibatasi aktivitasnya. Ketika orang diimbau tidak  masuk ke Jakarta. Ketika masyarakat Jakarta disarankan tidak meninggalkan daerahnya, termasuk mudik Lebaran nanti. Makanya jadilah Jakarta bak kota terlarang.

Semua itu bukan karena pemerintah pusat sudah menyiapkan Ibukota Republik Indonesia yang baru di Pulau Kalimantan. Juga bukan karena Gubernur Jakarta dijabat oleh Anies Baswedan yang mantan menteri dalam Kabinet Kerja saat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bukan pula karena Anies naik menjadi orang nomor satu Jakarta setelah mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan, tidak juga karena Jakarta masih kerap kebanjiran.Masih banyak alasan bukan lainnya.

Yang jelas, kini Jakarta, setidaknya mulai Selasa (7/4/2020) hingga 14 hari ke depan, akan seperti dikucilkan, semata-mata karena serbuan wabah virus corona (Covid-19). Serangan virus mematikan yang pertama mucul di Wuhan, China itu, telah menjebar secara ganas ke berbagai belahan dunia. Sejak pemerintah pusat mengakui secara resmi Indonesia terjangkit Senin (2/3/2020) lalu, Jakarta tercatat sebagai provinsi yang terparah.

Korban yang terinfeksi dan meninggal dunia di Jakarta, dari hari ke hari makin bertambah. Jakarta terus menempati posisi tertinggi dalam jumlah korban di Tanah Air. Ketika diumumkan oleh pemerintah Selasa (7/4/2020), DKI Jakarta menjadi tempat tertinggi dengan 1369 kasus dengan rincian terkonfirmasi: 1,369, sembuh: 65, meninggal: 106. Kemudian Jawa Barat: terkonfirmasi: 343, sembuh: 17, meninggal: 29. Jawa Timur: terkonfirmasi: 194, sembuh: 41, meninggal: 16.

Dari data tersebut, 50 persen kasus positif di Indonesia ada di Jakarta. Untuk Indonesia secara keseluruhan tercatat  2.738 positif, 204 sembuh dan 221 meninggal. Secara global seluruh dunia tercatat terkonfirmasi 1.214.466, kematian 67.767.

Melihat perkembangan di daerahnya itu Gubernur DKI sebenarnya telah melakukan beberapa langkah termasuk siap melakukan lockdown atau karantina wilayah. Namun hal itu tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Setelah pemerintah pusat mengeluarkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka Jakarta menjadi daerah pertama yang mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan (Menkes).

Walaupun Menkes Terawan Agus Putranto  awalnya sempat menolak akhirnya setuju penerapan PSBB di DKI Jakarta. Surat persetujuan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta tersebut  tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020.  Keputusan Menkes yang ditandatangani 7 April 2020 itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan waktu masa inkubasi terpanjang selama 14 hari. Jadi PSBB di Jakarta bisa berlaku paling tidak sampai 21 April 2020 dan bila keadaan belum memungkinkan masih bisa diperpanjang lagi.

Menindaklanjuti persetujuan Menkes itu Anies bergerak cepat dengan melaksanakan PSBB secara efektif mulai hari Jumat (10/4/2020). Penerapan PSBB itu pun sudah dibicarakan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta. Karena secara prinsip DKI selama ini sudah menerapkan apa yang diatur lewat PSBB seperti pembatasan rumah ibadah, sekolah, tempat kerja, dan transportasi maka yang akan dilakukan mendatang adalah untuk penegakan agar ditaati masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Jakarta masuk PSBB maka masyarakat perlu mendukung pembatasan kegiatan  seperti diatur  pasal 13 Permenkes 9/2020, yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Termasuk pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Setelah menjadi pelopor penerapan PSBB dalam masa genting akibat merajalelanya Covid-19, pemerintah Jakarta memang perlu menegakkan aturan dengan tegas. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah Jakarta lebih dulu melakukan pendekatan langsung ke masyarakat dengan melibatkan seluruh jajaran hingga ke tingkat rukun warga dan rukun tetangga. Masyarakat Ibukota tentu sudah menyadari, penerapan PSBB bertujuan untuk keselamatan jiwa semua penduduk Jakarta dan juga warga negara Indonesia.

Selain mensosialisasikan penerapan aturan diperlukan juga kesiapan menyediakan kebutuhan dasar hidup penduduk Ibukota. Pelaksanaan penegakan aturan yang diselaraskan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan menjamin PSBB di Jakarta berlangsung tanpa gejolak.

Diharapkan pula PSBB di Jakarta akan mampu mempercepat penanggulang Covid-19 di daerah ini. Jakarta harus membuktikan bisa menjadi pelaksana PSBB dengan sukses sehingga dapat menjadi contoh provinsi lainnya di Tanah Air untuk melakukan langkah yang sama dalam  melawan Covid-19. Wabah virus ganas dan mematikan dari China ini tidak bisa hanya dihadapi oleh Jakarta namun membutuhkan juga peran daerah lainnya sehingga Indonesia makin cepat bebas Covid-19. Akan lebih solid bila pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia bersatu memerangi Covid-19. ***
 
* Gungde Ariwangsa SH – wartawan suarakarya.id, pemegang kartu UKW Utama.

Editor : Gungde Ariwangsa SH