logo

Penanganan Covid-19 Di Bekasi, Fraksi PKS Usulkan Realokasi Anggaran Rp448 Miliar

Penanganan Covid-19 Di Bekasi, Fraksi PKS Usulkan Realokasi Anggaran Rp448 Miliar

Rapid test Covid-19 di Bekasi. (Foto: Dharma/suarakarya.id).
07 April 2020 23:06 WIB
Penulis : Dharma

SuaraKarya.id - BEKASI: Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi memberikan masukkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini TAPD untuk melakukan realokasi APBD atau perubahan APBD dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan mengusulkan penambahan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 mencapai Rp448 miliar.

Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS Alimudin dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).

Berikut usulan realokasi anggaran penanganan Covid-19.

Pertama, Rp248 miliar untuk bidang kesehatan seperti penambahan insentif dan ekstra fooding bagi para tenaga medis maupun non medis pendukung yang selama ini berjibaku menangani wabah corona. Kemudian APD (Alat Pelindung Diri), Alkes (Alat Kesehatan) serta ditambah kekurangan sarana prasarana kesehatan di RSUD dr. Chasbullah.

Kedua, anggaran sebesar Rp150 miliar diusulkan untuk alokasi di bidang sosial dalam bentuk sembako dan uang tunai sebesar Rp500 ribu rupiah untuk setiap rumah tangga yang terdampak wabah Covid-19 secara ekonomi.

Ketiga, anggaran Rp50 miliar dialokasikan untuk bidang ekonomi yang akan difokuskan untuk mendukung para pelaku UMKM di Kota Bekasi.

Pihaknya meminta kepada Wali Kota Bekasi agar membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran tambahan yang berpedoman dengan Instruksi Mendagri No. 1 tahun 2020 dan pengelolaan keuangan daerah sesuai PP 12 tahun 2019.

Alimudin mengatakan, Fraksi PKS tidak merekomendasikan pemotongan penghasilan para sumberdaya pelaksana eksekutif (ASN, TKK, dan sebagainya) di tengah krisis ini, yang bertugas untuk melaksanakan efektifitas roda pemerintahan kecuali bagi mereka yang benar-benar dianggap memiliki kelebihan dan kemampuan.

"Untuk menjaga prinsip akuntabilitas pengunaan anggaran, Fraksi PKS akan melakukan pengawasan penyerapan anggaran ini sesuai tupoksi yang berlaku serta pengawasan kinerja para OPD terkait," ujarnya.

Fraksi PKS juga mendorong pihak berwenang terkait (inspektorat, BPKP, KPK, dsb) untuk melakukan pendampingan untuk memastikan/menjamin kesesuaian pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku serta mencegah penyalahgunaan yang tidak sepatutnya.

Fraksi PKS, memberikan apresiasi terkait langkah-langkah strategis yang sudah diambil oleh Wali Kota Bekasi dalam penanganan covid 19 ini dan tetap mendukung untuk memberikan masukan yang konstruktif agar semakin efektif hasil yang diharapkan. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH