logo

Covid-19: Menkes Setuju Jakarta Terapkan PSBB, Gubernur Anies Minta Lebih

Covid-19: Menkes Setuju Jakarta Terapkan PSBB, Gubernur Anies Minta Lebih

07 April 2020 20:07 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang awalnya sempat menolak akhirnya setuju penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Namun persetujuan Terawan itu belum memenuhi usulan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ternyata Anies meminta lebih untuk percepatan penanganan wabah virus corona (Covid-19).  Apa itu?

Surat persetujuan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta tersebut  tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020.  Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Terawan dalam mengambil keputusan itu.

Dalam keputusan itu Terawan mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, data yang menunjukkan peningkatan dan penyebaran kasus virus corona yang signifikan dan cepat, serta transmisi lokal di Jakarta. Lalu, kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, dan aspek lainnya terkait pelaksanaan PSBB di DKI guna menekan penyebaran Covid-19.

Dalam keputusannya Menkes mewajibkan Pemprov DKI melaksanakan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Pelaksanaan PSBB di DKI dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Keputusan Menkes yang ditandatangani 7 April 2020 itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Achmad Yurianto yang membenarkan surat keputusan penetapan PSBB di wilayah Jakarta yang ditandatangani oleh Terawan itu menyatakan, masa inkubasi terpanjang selama 14 hari. Jadi PSBB di Jakarta bisa berlaku paling tidak sampai 21 April 2020 dan bila keadaan belum memungkinkan masih bisa diperpanjang lagi.

"Benar," kata Yuri yang juga menjadi juru bicara pemerintah khusus penangan virus corona saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (7/4/2020). "Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Masa inkubasi terpanjang 14 hari," ujar Yuri.

Pemprov DKI sendiri telah bersiap menerapkan PSBB. Salah satunya, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan akan mengatur operasional kendaraan pribadi, termasuk aturan pembatasan kapasitas penumpang kendaraan pribadi.

"Setelah ada PSBB maka kita bisa lebih memasifkan, tidak hanya untuk moda MRT, LRT dan Transjakarta tapi juga pada layanan angkutan umum lainnya termasuk kendaraan pribadi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi.

Syafrin menjelaskan bahwa sebelum PSBB berlangsung pemerintah DKI sudah menerapkan pembatasan transportasi yang menurut Syafrin tak berbeda jauh. Namun ia mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat lebih jauh terkait ketentuan pembatasan transportasi di ranah perhubungan.

"Kita selama ini dorong untuk membatasi jumlah penumpang dalam rangka menjaga jarak aman antar penumpang dan tentu keseluruhan implementasi PSBB di sektor transportasi kita akan kita akan in line dengan ketetapan dari pusat," ujarnya.

Hal lain yang disiapkan adalah bantuan sosial untuk 2,6 juta warga rentan miskin di Jakarta. Orang-orang yang masuk kategori rentan miskin akibat wabah corona di antaranya pedagang kaki lima, tukang bakso, dan wirausaha kecil lain.

Gubernur DKI Anies Baswedan berkata bantuan sosial akan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp880 ribu per kepala keluarga per bulan, khusus April dan Mei. Total dana yang disiapkan Pemprov DKI bersama Kemensos untuk bantuan ini sebanyak Rp4,57 triliun.

Minta Lebih

Terpenuhi sudah usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB di Jakarta.  Namun dalam pengajuan itu ada usulan lebih Anies kepada Terawan. Anies meminta agar PSBB ditetapkan untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo. Menurutnya, dalam pengajuan PSBB, Anies memang meminta penerapan wilayah DKI.
Namun, dalam berkas yang diberikan Terawan, Anies disebut menyarankan agar PSBB dilakukan di Jabodetabek. "Memang dari pak Gubernur mengusulkan karena memang kewenangan beliau di provinsi Jakarta usulannya Jakarta tetapi menyarankan kalau bisa penetapannya Jabodetabek," ujarnya saat dihubungi, Selasa (7/4/2020).

Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu pertimbangan untuk PSBB Jabodetabek adalah kasus corona pertama dan kedua di Indonesia terjadi di Depok. "Kami berharap memang bahwa penetapannya tidak hanya Jakarta tetapi Jabodetabek. Kenapa? kita pahami bahwa kasus pertama dan kedua itu adanya di Depok," ujarnya seperti dilansir wartaekonomi.com.

Karena itu, dia menganggap dalam pembatasan sosial untuk menangani corona tidak bisa dilihat hanya di Jakarta saja. "Sehingga penetapannya seharusnya tetap dalam tataran kota megapolitan jabodetabek. Jadi greater Jakarta yang harus dilihat, bukan Jakarta," ucapnya. ***