logo

Dengan Edukasi, Relawan Desa Lawan Covid-19 Cegah Penyebaran

Dengan Edukasi, Relawan Desa Lawan Covid-19 Cegah Penyebaran

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (foto, ist)
06 April 2020 17:50 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Relawan Desa Lawan Covid-19 memiliki tugas untuk melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Dengan cara edukasi melalui sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat.

Demikian dikemukakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Jakarta, Senin (6/4/2020) menyusul diterbitkannya, Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Turunan dari Surat Edaran tersebut kemudian dibuatlah Protokol Desa Tanggap Covid-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19, yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya.

"Sosialisasi ini penting agar ada kesamaan pemahaman di desa terkait soal Covid-19 dan bagaimana cara pencegahannya," ujar Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT.

Gus Menteri menekankan sosialisasi soal pasien yang wafat akibat terinfeksi Virus Corona. Siapapun yang wafat karena Covid-19 dan sudah diproses sedemikian rupa di rumah sakit Rujukan dengan standar WHO, maka aman untuk dimakamkan di namapun.

"Warga desa harus dipahamkan betul. Jangan sampai warga yang alami kesusahan ditambahi susah karena ditolak warga desa untuk dimakamkan di desanya," ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Coba kita bayangkan, ujarnya,  kalau  kita mengalamai seperti itu, betapa sedihnya. Oleh karena itu, pahamkan kepada masyarakat jika warga yang wafat karena Covid-19 aman dan tidak akan menular. 

"Yang penting proses pemakamanan sesuai standar WHO. Salah satunya tidak boleh berkerumun makanya sosialisasi penting," kata Pria Kelahiran Jombang ini.

Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dilaporkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi cq. Gugus Tugas Kawal Desa Lawan Covid-19 (Sekretaris Jenderal) melalui e-mail gugustugaskdlc19@kemendesa.go.id. SE menjadi dasar bagi perubahan APBDes, untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria KLB diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Editor : Gungde Ariwangsa SH