logo

Covid-19 Dihadang, Koruptor Kelas Kakap Lolos?

Covid-19 Dihadang, Koruptor Kelas Kakap Lolos?

06 April 2020 02:08 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

Wabah virus corona (Covid-19) benar-benar mengaduk-aduk segala bidang kehidupan di Indonesia. Dunia hukum juga dibuat geger dan memanas. Kebijakan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk membebaskan 30.000 nara pidana dan anak demi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 memicu kecurigaan untuk membuka jalan lolosnya para koruptor dan napi narkoba kelas kakap di negeri ini. 

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 telah terbit Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Kemudian lahir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Hanya saja, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi narapidana korupsi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebab, napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain, dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly kemudian mengusulkan revisi PP 99 Tahun 2012, dengan alasan kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus corona. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020), Yasonna memberikan alasan,  ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa diterobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012.

Jika revisi PP tersebut terealisasi, Kemenkumham berpotensi membebaskan 300 narapidana kasus korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang. 

Melukai Rasa Keadilan

Para praktisi hukum yang antikorupsi pun sontak. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sedikitnya 22 narapidana korupsi berpotensi bebas lebih cepat jika Menkumham Yasonna merealisasikan rencana merevisi PP 99/2012. Pasalnya, salah satu materi muatan dalam revisi tersebut adalah pembebasan narapidana kasus korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

Berdasarkan catatan LSM Antikorupsi itu, sejumlah narapidana berusia di atas 60 tahun dengan latar belakang kasus besar berpotensi bebas dari penjara. Dari data ICW, narapidana korupsi yang berpotensi adalah pengacara senior Oce Kaligis (77); eks Menteri Agama, Suryadharma Ali (63); eks Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar (61); eks Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari (70); dan eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik (70).

Kemudian pengacara Fredrich Yunadi (70); eks Hakim Ad Hoc Tipikor, Ramlan Comel (69); eks Wali Kota Bandung, Dada Rosada (72); eks Gubernur Riau, Rusli Zainal (62); eks Gubernur Papua, Barnabas Suebu (73); eks Wali Kota Madiun, Bambang Irianto (69); eks Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen (63); eks Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus (68); eks Bupati Subang, Imas Aryumningsih (68); eks Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud (60); dan eks Wali Kota Pasuruan, Setiyono (64).

Kemudian mantan Anggota DPR RI yakni Budi Supriyanto (60); Amin Santono (70); dan Dewie Yasin Limpo (60). Berikutnya ada Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (60) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo (69).

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menkumham Yasonna tidak menjadikan wabah virus corona (Covid-19) sebagai jalan untuk membebaskan narapidana kasus korupsi. Disebutkan, epidemi Covid-19 jangan dijadikan sebagai kendaraan koruptor untuk bebas. Usulan tersebut tidak selaras dengan cita-cita bangsa agar dapat hidup bebas dari korupsi.

WP KPK  menilai alasan pembebasan narapidana korupsi untuk mencegah penularan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang melebihi kapasitas sebagai sesuatu yang tidak tepat. Banyak metode lain yang dapat diterapkan untuk menghindari risiko Covid-19 bagi para terpidana korupsi. Mulai dari adanya pengaturan soal sel sampai dengan kunjungan sehingga seharusnya tidak menjadi alasan.

Penolakan atas usulan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 juga datang dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dalih pembebasan narapidana korupsi demi mencegah penularan virus corona (Covid-19) tidak tepat. Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi harus diperlakukan secara luar biasa. Tidak adil jika koruptor (dan juga teroris) dibebaskan dengan alasan wabah corona.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto mengkritik wacana Yasonna Laoly. Menurut pria yang biasa dipanggil BW itu, rencana Yasonna membebaskan para napi korupsi seolah menunggangi musibah Covid-19. Usulan kebijakan ini jelas sangat diskriminatif, elitis, dan eksklusif khas oligakis serta secara terang dapat dituduh sebagai merodok karena menunggangi musibah Covid-19. 

BW mengatakan, usulan itu diskriminatif karena narapidana yang mestinya dibebaskan adalah narapidana kasus kriminal yang menghuni sel secara berhimpitan. Sementara itu, menurut BW, sebagian narapidana kasus korupsi menempati sel khusus tanpa mesti berdesak-desakan seperti narapidana umum lainnya. 

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, rencana pembebasan narapidana korupsi tidak layak dilakukan karena mengusik rasa keadilan yang hakiki. Bayangkan, mereka seenaknya merampok uang rakyat, hidup bermewah-mewahan dan potensi aset kekayaannya tidak ikut tersita, masih ada, itu sangat mencederai rasa keadilan jika mereka dibebaskan. Ari khawatir, para narapidana koruptor yang dibebaskan nantinya malah akan membuat gaduh.

Mendapat gempuran demi gempuran, Yasona menjelasakan, tidak benar dirinya mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Dia menyebut langkah dilakukan Kemenkuham untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Ditegaskan, PP 99 tidak termasuk dalam Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Namun, bila  napi pidana khusus diperkirakan akan dikeluarkan untuk menanggulangi Covid-19 di Lapas-Rutan, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012.

Pemerintah bila ingin mengurangi over kapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP 99/2012 dengan kriteria syarat begitu ketat. Soal revisi PP 99/2012 pembahasannya belum dilakukan. Itu baru usulan dan bisa saja Presiden tidak setuju.

Tampak jelas bagaimana, syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak untuk menghadang penyebaran Covid-19, tidaklah mengagetkan. Asalkan aturan dalam Peraturan Menkuham Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tidak lagi ditindaklanjuti dengan revisi PP 99/2012 yang bertujuan untuk meloloskan koruptor dan napi narkoba. Selain berbahaya juga tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi di negeri ini dan rasa keadilan di bumi Pancasila. ***

• Gungde Ariwangsa SH – wartawan suarakarya.id, pemegang Kartu UKW Utama. 

Editor : Gungde Ariwangsa SH