logo

Dikhawatirkan Terjadi Jual-Beli Suara, KPK Diminta Pantau Pemilihan Ketua MA Baru

Dikhawatirkan Terjadi Jual-Beli Suara, KPK Diminta Pantau Pemilihan Ketua MA Baru

KPK
03 April 2020 20:35 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sejumlah praktisi hukum yang peduli penegakan hukum kita berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau pelaksanaan pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA). Selain untuk menghindari suara pemilih yang tidak lain adalah hakim-hakim agung diperjual-belikan, atau terjadi serangan fajar, juga menjaga citra dan wibawa lembaga penegakan hukum itu sendiri (MA).

“Mau dibawa ke mana penegakan hukum kita kalau sampai dalam pemilihan Ketua MA diwarnai jual-beli suara atau serangan fajar,” ujar seorang praktisi hukum yang mengaku kenal beberapa dari empat calon Ketua MA saat ini menggantikan Hatta Ali.

Dia juga memperingatkan yang mulia hakim-hakim agung agar jangan mau dibeli suaranya oleh petualang-petualang perusak sendi-sendi serta tatanan hukum kita. Pemilihan hendaknya dibiarkan berlangsung apa adanya dan secara alamiah. Dengan begitu akan terpilih figur yang jujur, kompoten, berkapasitas, berintegritas, bersih dan mau memelihara serta merawat penegakan hukum itu sebaik-baiknya.

“Janganlah hanya karena uang hati nurani yang mulia hakim-hakim agung jadi tidak didengarkan. Di tangan dan di suara hakim-hakim agung-lah terdapat tonggak kepemimpinan MA yang berkualitas dan mumpuni,” tutur advokat yang sudah kenyang dengan asam-garam penegakan hukum Indonesia tersebut.

Terhadap komisioner-komisioner lembaga antirasuah sendiri diingatkan pula, janganlah terpengaruh dengan situasi penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi yang agak melempem belakangan ini. KPK harus tetap tampil di depan mengantisipasi atau memberantas aksi-aksi suap dan gratifikasi. “Tunjukkan bahwa KPK tidak ompong sebagaimana ditudingkan segelintir orang. KPK harus tetap menunjukkan taring dan nyalinya demi kewibawaan lembaga-lembaga penegakan hukum,” ujar aktivis antikorupsi lainnya.

Komisi Yudisial (KY) juga meminta 47 hakim agung memilih Ketua MA berintegritas dan mempunyai komitmen menegakkan kode etik hakim. "Harapan KY tentu ya akan melakukan tracking. Tetapi karena itu internal para hakim agung tentunya para hakim agung sudah mengenal masing-masing yang memiliki potensi untuk jadi Ketua MA," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus. Yang mempunyai hak pilih dan hak dipilih adalah 47 hakim agung. Mereka semuanya memiliki kans untuk menjadi Ketua MA ke-14.

Kendati demikian, KY memiliki kriteria khusus. Ketua MA nantinya haruslah yang punya komitmen penegakan kode etik hakim. "KY berharap Ketua MA terpilih memiliki komitmen kuat terhadap penegakan Kode Etik," ujar Jaja.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berharap pula Ketua MA baru bisa bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY). "Kami berharap Ketua MA yang baru dapat melanjutkan reformasi peradilan sesuai blue print Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang salah satunya mengamanatkan sinergitas dengan KY," kata Wakil Sekjen Peradi, Rivai Kusumanegara.

Dengan begitu diharapkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan semakin meningkat dan negara hukum (rechtsstaat) yang dicita-citakan founding fathers dapat semakin diwujudkan. Peradi juga berharap Ketua MA yang baru dapat mengevaluasi kembali kebijakan Ketua MA saat ini yang melepas kualitas advokat pada penilaian pasar. Hal itu seiring terjadinya konflik organisasi advokat.

"Yang kami harapkan Ketua yang dapat  mendorong standarisasi profesi sebagaimana dimaksud IBA Standards and Criteria for Recognition of the Professional Qualifications of Lawyers maupun PP 10 Tahun 2018 yang mendorong kualitas profesi agar berdaya saing dan memiliki standar global," ujar Rivai. Tidak seperti saat ini ada tampak advokat-advokat tak handal.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH