logo

Jenazah Korban Covid-19 Ditolak, Pengamat: Bukti Manajemen Komunikasi Penanganan Covid-19 Lemah

Jenazah Korban Covid-19 Ditolak, Pengamat: Bukti Manajemen Komunikasi Penanganan Covid-19 Lemah

Pakar komunikasi Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing
03 April 2020 07:46 WIB
Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - JAKARTA: Mewabahnya Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah, jumlah pasien yang meninggal akibat virus itu terus bertambah. Akan tetapi, di tengah kondisi tersebut justru kasus penolakan warga terhadap pemakaman jenazah pasien akibat corona juga terus bermunculan.

Menanggapi penolakan warga terhadap jenazah akibat virus corona, pakar komunikasi Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing berpendapat bahwa munculnya kasus tersebut bukti lemahnya manajemen komunikasi penanganan Covid-19

“Saya bertanya-tanya dalam diri, mengapa sampai ada sekelompok orang menolak pemakaman jenazah korban Covid-19? Padahal, mereka mendahului kita karena korban dari sebuah bencana sebaran virus. Bukan salah korban,” ujar Emrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suarakarya.id, Kamis (2/4/2020) malam.

Menurut dia, siapapun, baik yang menolak dan yang tidak menolak jenazah, bisa jadi korban Covid-19. Selain itu, sejatinya setiap orang harus berempati kepada keluarga yang sedang bersedih ditingal untuk selamanya oleh salah satu anggota keluarga yang mereka cintai.

“Sepanjang pengetahuan saya, setiap manusia yang mengindahkan kemanusiaan yang beradab, apapun latarbelakang kita. tidak boleh menolak pemakaman jenazah,” ujar direktur eksekutif  Emrus Corner ini.

Emrus menbahkan, kalau alasannya kemungkinan jenazah sumber virus di wilayah mereka, bukankah pemakaman sudah sesuai dengan protokol dari WHO. Jika sudah sesuai, tetapi masih ada yang menolak, itu artinya ada kelemahan manajemen komunikasi dari pemerintah di semua tingkatan.

Oleh karena itu, perenungan mendalam yang Ia lakukan memunculkan dua dugaan.

Pertama, kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh sekelompok orang tertentu sehingga menimbulkan sikap tidak setuju, yang pada gilirannya turun ke jalan menolak pemakaman yang mereka anggap sebagai teritorial mereka.

“Padahal, negara kita negara kesatuan, bukan federal. Selain itu tanpa kita sadari, penolakan ini menjadi tambahan beban tugas tersendiri bagi aparat polisi kita di lapangan,” kata Emrus.

Solusi untuk yang pertama ini, pemerintah dari semua tingkatan agar melakukan manajemen komunikasi yang mampu menjelaskan dan memberikan informasi tentang segala hal yang terkait dengan covid-19 murni dari aspek virologi. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi persuasif kepada masyarakat.

“Menurut hemat saya, solusi yang saya tawarkan tersebut belum maksimal dilakukan oleh tim komunikasi pemerintah, baik di Istana, kementerian dan lembaga pemerintah terkait, Gugus Tugas di semua kategori dan tingkatan, utamanya pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemakaman,” tandas Emrus.

Untuk itu, dia menyarankan kepada pemerintah di semua tingkatan agar segera melibatkan pakar-pakar Ilmu Komunikasi di perguruan tinggi setempat.

Kedua, pemerintah di semua tingkatan juga harus memperhatikan secara serius penyebaran pesan dari mulut ke mulut sehingga sampai ada sekelompok orang berperilaku menolak pemakaman jenazah korban covid-19.

Tampaknya mereka (yang menolak) lebih tepapar pesan yang bersumber dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bisa saja sedang terjadi komunikasi politik penolakan pemakaman untuk tujuan politik prakmatis, politik pecah-belah.

Dalam persoalan tersebut, kata dia solusinya ada dua hal. Satu, petugas intelijen melakukan pengumpulan fakta, data dan bukti serta melakukan analisis yang dapat dimanfaatkan mengatasi mengapa terjadinya penolakan.

“Kemudian yang kedua, sesegera mungkin dilakukan komunikasi informatif dan persuasif secara sistematis, masif dan terstrukur dengan melibatkan kekuatan media massa, sosial media dan tokoh masyarakat yang menjadi panutan,” tutur Emrus. (**)

 

Editor : Markon Piliang