logo

Pemerintah Pastikan THR Tetap Harus Dibayarkan

 Pemerintah Pastikan THR Tetap Harus Dibayarkan

Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)
02 April 2020 23:23 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tetap dibayarkan kepada pekerja/buruh, sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan, meskipun saat ini terjadi pandemi Covid-19.

"THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," tutur Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat Rapat Kerja (Raker) teleconferene dengan Komisi IX DPR, dari Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Raker dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafirah. Seperti diketahui, Ketentuan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menaker mengingatkan, pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar. "Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada Pekerja/Buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR dikenakan sanksi administrasi," jelasnya.

Kalau pengusaha kesulitan membayar THR, ujarnya, maka dapat ditempuh mekanisme dialog antara pengusaha dan pekerja/ buruh untuk menyepakati pembayaran THR tersebut. Apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Kedua, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat ditangguhkan pembayarannya pada jangka waktu tertentu yang disepakati.

"Apabila jangka waktu penahapan atau penundaan yang disepakati telah berakhir, namun perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar hasil pemeriksaan Pengawas dan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan," papar Menaker.

Selain masalah THR, dalam Raker Menaker juga memaparkan kebijakan pemerintah terhadap masuknya TKA dari Tiongkok, langkah pemerintah mengatasi PHK akibat Covid-19, serta bantuan Kemnaker kepada pekerja informal dan pemenuhan kebutuhan dasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara yang melakukan Lockdown khususnya di negara penempatan.

Editor : Gungde Ariwangsa SH