logo

Sidang Vicon Dinilai Tetap Sah Karena Dalam Kondisi Darurat

Sidang Vicon Dinilai Tetap Sah Karena Dalam Kondisi Darurat

sidang vicon di PN Jakarta Utara
30 Maret 2020 16:41 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Persidangan di hampir semua pengadilan negeri di Jakarta maupun pengadilan negeri di sejumlah daerah dengan cara menggunakan teleconference melalui video conference (vicon) sebagai akibat merebaknya virus Corona (Covid-19), pakar hukum mengklasifikasikan persidangan tersebut sebagai Quasi Court.

Pakar hukum pidana yang juga guru besar di Pusdiklat Kejaksaan Agung, Prof Dr Indriyanto Seno Adji SH MH menyatakan hal itu menanggapi ditempuhnya persidangan vicon guna memutus mata rantai penularan virus Corona.

“Secara legitimasi persidangan teleconference adalah quasi court, sifatnya darurat abnormal. Sehingga 'tidak' dimaknai sebagai persidangan pro justitia murni. Persidangan teleconference adalah quasi court, karena dalam makna hukum acara pidana, hal itu tidak terikat secara ketat atas aturan formal dan materil. Sehingga ada kekhususannya seperti dalam KUHAP," kata Indriyanto di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Oleh sebab itu, kata akademisi sekaligus pengacara di Indonesia ini, majelis hakim dapat memberikan terobosan terhadap regulasinya. Baik itu yang tidak mengatur atau mengatur maupun yang  tidak jelas suatu regulasinya. "Peradilan pro justitia, seperti teleconference ini, memiliki kewenangan yang sama, saat KUHAP tidak mengaturnya," kata Indriyanto.

Indriyanto juga menyebutkan bahwa doktrin maupun yurisprudensi itu memberikan legitimasi penggunaan teleconference walaupun KUHAP tidak mengaturnya. "Karena tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan sidang dengan cara teleconference. Majelis hakim dapat mengatur dengan dasar adanya kondisi abnormal (abnormal recht voor abnormaal). Misalnya seperti wabah pandemik Covid19 saat ini, agar sistem persidangan dilakukan dengan cara dan sistem teleconference ataupun E-Device," jelasnya.

Indriyanto mengungkapkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan legitimasi kewenangam diskresioner aktif dengan pertimbangan abnormaal. “Tidak apa-apa menggunakan sistem teleconference walaupun regulasi tidak mengaturnya. Baik dalam bentuk persidangan pro justitia murni maupun Quasi Court seperti halnya untuk kondisi darurat abnormal seperti saat ini," tandasnya.

Sidang vicon di PN Jakarta Utara yang sudah berlangsung beberapa kali berjalan mulus. Sudah ada perkara yang diputuskan lewat persidangan vicon. Sementara itu, sidang vicon di PN Jakarta Timur terpaksa gagal dilaksanakan lantaran terdakwa tidak dapat dimunculkan di layar yang telah disiapkan oleh pihak PN Jaktim.

Menurut hakim Taringan Muda Limbong SH persidangan ditunda karena jaringan internet antara Rutan Cipinang dengan PN Jaktim tidak dapat terhubung tanpa sebab yang jelas.

Pelaksanaan sidang online dilakukan untuk mengurangi jumlah pengunjung yang hadir di pengadilan. Hal ini sejalan dengan kebijakan social distancing serta self-quarantine yang diimbau pemerintah terkait merebaknya virus corona.  Menurut Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Ahmad Fuady SH MH, persiapan yang dilakukan sebenarnya sudah maksimal dan segalanya berjalan lancar saat uji coba yang dilakukan. “Bahkan kita udah coba dari Rutan Cipinang dan Rutan Pondok Bambu. Semua berjalan baik,” tuturnya. Namun, ada kemungkinan masalah dengan server karena ada 5 persidangan yang berjalan sekaligus di DKI Jakarta.

Editor : Gungde Ariwangsa SH