logo

Meski Masih Buron, Nurhadi Diminta Dikejar Lagi Dalam Kasus TPPU

Meski Masih Buron, Nurhadi Diminta Dikejar Lagi Dalam Kasus TPPU

tersangka Nurhadi
30 Maret 2020 16:33 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, pengusaha Hiendra Soenjoto dan satu lagi tersangka yang menantu Nurhadi masih bersembunyi entah di mana, namun berbagai pihak agaknya terus menerus menaruh perhatian atas kasus tersebut. Oleh karenanya, di samping didorong terus agar dikejar di mana ketiga orang tersebut bersembunyi, dipikirkan pula kemungkinan-kemungkinan penanganan kasus tersebut agar lebih serius dan hukumannya lebih berat bagi para tersangka.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), misalnya, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap mantan Sekretaris MA, Nurhadi.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, setelah menemukan bukti kuitansi pembelian apartemen oleh keluarga Nurhadi dalam kurun waktu satu bulan. Bukti kuitansi yang diperoleh MAKI sebanyak tiga lembar dalam bentuk salinan. Di antaranya kwitansi pembayaran cicilan unit apartemen District 8 di Jalan Senopati 8 Jakarta Selatan atas nama Tin Zuraida yang merupakan istri dari Nurhadi.

Jumlah nominal yang tertera dalam kuitansi tersebut pun berbeda-beda. Pertama tertulis senilai Rp 250 juta, kedua Rp 112,5 juta dan Rp 114.584.000.  "Copy kuitansi telah disampaikan kepada KPK via email pengaduan masyarakat KPK sebagaimana terdapat dalam poto screenshot," ungkap Boyamin Saiman kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Atas dasar bukti tersebut, Boyamin berharap KPK tetap menerapkan pasal TPPU terhadap Nurhadi. Alasannya, karena ada dugaan transaksi lain yang dilakukan keluarga Nurhadi. Sebab dilihat dari bukti yang ada, hanya dalam waktu satu bulan terjadi transaksi hingga ratusan juta. "Ratusan juta dan sistem pembayaran tunai, sehingga diduga bukan dari penghasilan resmi keluarga PNS," jelas Boyamin.

Penyelidikan juga perlu dilakukan KPK untuk mengetahui gambaran lokasi aset yang dimiliki Nurhadi dan keluarganya. Hal itu bisa mencari jejak keberadaan Nurhadi dan tersangka lainnya yang masih buron. "Semoga dengan makin banyaknya data yang kami berikan, akan segera memudahkan KPK untuk menangkap Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto yang hampir 3 bulan menjadi buron dan masuk dalam DPO,"  ungkapnya kemudian mengingatkan para tersangka agar menyerahkan diri saja daripada mempersulit dirinya sendiri. Sebab, cepat atau lambat ada keyakinan para tersangka akan dapat dibekuk aparat Kepolisian atau KPK.

Editor : Gungde Ariwangsa SH