logo

Mendes PDTT Sosialisasikan Dana Desa Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Mendes PDTT Sosialisasikan Dana Desa Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (foto, ist)
27 Maret 2020 18:47 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Dalam rangka memantau penyaluran dana desa sekaligus mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, pada sejumlah kepala desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MendesPDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan Tele Conference di Ruang Kendali, Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Dalam Tele Conference dengan sejumlah kepala desa tersebut, disertakan pula Bupati Sikka, guna membantu mengkoordinasikan dan mengingatkan kepada seluruh kepala desa, untuk memprioritaskan dua hal dalam penggunaan dana desa tahun 2020.

Yakni pembangunan lnfrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD), untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat desa, serta penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Untuk PKTD, kata Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri, diharapkan anggarannya dialokasikan terbanyak untuk pemberian upah, yang diberikan secara harian. Pekerja yang dilibatkan berasal dari keluarga rumah tangga miskin, pengangguran, setengah penganggur, kelompok marginal lainnya misalnya gizi buruk dan lain-lain.

"Yang kedua untuk pencegahan dan penanganan covid-19 dengan membentuk relawan desa lawan covid, menginventarisir lokasi untuk isolasi kalau terpaksa, mensosialisasikan pencegahan covid 19 dan mengawasi pergerakan warganya," tuturnya.

Dengan prioritas kedua hal tersebut, Gus Menteri minta agar pemerintah desa segera merevisi APBDes nya. Agar perekonomian desa tetap terjaga dan Covid 19 di desa dapat dicegah dan ditangani.

"Saya minta segera direvisi APBDesnya. Pokok kuncinya dana desa untuk PKTD dan pencegahan dan penanganan Covid 19. Kita semua warga masyarakat desa harus bersatu dan kompak guna menghadap Covid ini," paparnya.

Sebelumnya, Gus Menteri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid 19 dan penegasan PKTD. Surat edaran ini jadi acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa. Untuk PKTD, dalam surat edaran tersebut dicantumkan bahwa Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia  pekerja. desa.

Untuk pekerjanya diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. Dalam pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan yakni menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya, minimum 2 (dua) meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

Selain itu, untuk Desa Tanggap Covid 19, dalam SE disebutkan terkait pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan struktur dan tugas yakni diketuai oleh Kepala Desa dengan wakilnya ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria KLB diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Terkait dengan pelaksanaan SE, Kemendes PDTT telah menyediakan call center ke nomor 1500040 dan layanan SMS center 087788990040 atau 081288990040.

Editor : Gungde Ariwangsa SH