logo

Diduga Rusak Lingkungan Warga Ancam Proyek Hunian Di Lebak Bulus

Diduga Rusak Lingkungan Warga Ancam Proyek Hunian Di Lebak Bulus

Warga Jl Manunggal Jaya, RT 08 RW 04, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menolak pembangunan proyek hunian Aparthouse. (Istimewa)
26 Maret 2020 11:30 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id -
JAKARTA: Warga Jalan Manunggal Jaya, RT 08 RW 04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menolak proyek pembangunan yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) di lingkungan mereka, yaitu proyek komplek hunian yang saat ini sedang dibangun oleh PT DLD . Lebih dari 50 warga telah meneken tanda tangan sebagai     bentuk penolakan. Alasannya, kehadiran komplek hunian itu dianggap dapat memicu terjadinya banjir dan tidak sesuai peraturan tata letak kota.

Ketua RT 08 RW 04 Syamsudin mengatakan saat ini PT DLD  sedang membangun komplek perumahan yang diberi nama Aparthouse Er Lebak Bulus.

Pengembang, ucap Syamsudin, diduga telah melanggar Perda No. 1 Tahun 2014. Pelanggaran lainnya yaitu, pengembang hanya diberi izin membangun 4 unit saja, bukan 37 unit.

"Di atas lahan seluas 700 m2 itu hanya diperbolehkan didirikan 4 unit saja, tidak 37 unit. Ini sesuai dengan peraturan tata letak kota," kata Syamsudin dalam siaran pers yang diterima SK.id Kamis (26/3/2020).

Ditegaskannya, jika pengembang dibiarkan membangun 37 unit maka akan merusak lingkungan di sekitarnya dan akan menyebabkan bencana banjir.

Kata Syamsudin lagi, selama ini lahan yang digunakan PT DLD untuk mendirikan komplek hunian merupakan tanah resapan air di saat musim hujan. Dengan begitu, warga terhindar dari bencana banjir.

Lebih detail lagi diberitahu Syamsudin, lokasi proyek merupakan zona R9, yaitu lingkungan dengan Kofisiensi Dasar Bangunan (KDB) rendah sebesar 35% dan Kofisiensi Dasar Hijau (KDH) 40%. Dengan begitu tidak cocok dengan komplek hunian yang hendak dibuat PT DLD tersebut.

Syamsudin menyebut surat penolakan warga sudah diserahkan kepada dirinya dan Ketua RW. Selanjutnya, surat penolakan ini akan diserahkan juga ke Lurah Lebak Bulus, Camat Cilandak, dan Wali Kota Jaksel.

Bahkan, ucap Syamsudin, warga tidak segan-segan memblokir akses jalan menuju proyek tersebut jika pengembang tetap bersikeras melakukan pembangunan.

Kuasa hukum warga, Amsori, SH, MH, MM menambahkan Pemkot Jaksel sudah menyegel pembangunan tersebut, tapi pengembang bersikap bandel tetap melakukan pembangunan.

"Sampai hari ini mereka tetap membangun walau sudah disegel. Kenapa disegel, pengembang telah melanggar Perda No. 1 Tahun 2014," jelas Amsori.

Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) ini membeberkan keinginan pengembang membangun 37 unit terungkap dari promosi-promosi yang dilakukan di website.

Amsori menyatakan, warga sudah mengkonfirmasinya, dan pengembang mengakuinya. PT DLD menyatakan sedang mengajukan revisi izin terkait jumlah unit yang ingin mereka lakukan.

"Perubahan izinnya belum keluar, diperbolehkan atau tidak masih dipertanyakan, pengembang tetap melakukan pembangunan. Posisi sekarang disegel. Ini bukti pengembang mengangkangi hukum dan perundang-undangan, dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2014," tegasnya.

Dipaparkannya, jika pengembang dibiarkan mendirikan 37 unit rumah maka kecil kemungkinan memenuhi kewajibannya menyediakan fasos fasum di atas lahan yang luasnya hanya sekitar 700 m2 itu.

"Misalnya, satu hunian luasnya 30-40 meter persegi yang masing-masing berlantai empat. Apa bisa menyediakan fasos fasum? Belum lagi jika setiap penghuni memiliki kendaraan pribadi, akan diparkir di mana?" tanya Amsori.

"Warga juga heran, kok satu unit rumah empat lantai, padahal di plangnya satu unit berlantai tiga," tambahnya.

Sikap pengembang juga ditunjukkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel. "Lho, mereka yang salah, kok menggugat," pungkasnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan akan mempertanyakan kepada instansi terkait di lingkungan Pemkot Jaksel yang belum melaksanakan eksekusi pembongkaran pembangunan proyek hunian milik PT DLD tersebut.

"Saya akan konfirmasi ke aparat terkait untuk mempertanyakan kenapa belum juga dilakukan penertiban, belum dibongkar," kata August Hamongan..

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengaku sudah mengetahui bahwa Surat Perintah Bongkar (SPB) telah diterbitkan pada 27 Februari, tapi hingga sekarang belum dilaksanakan.

Kepada pengembang, PT DLD, dia me-warning agar menghentikan segala aktivitas di lokasi yang dipermasalahkan sampai adanya ketetapan hukum yang sah.

"Mereka yang menggugat warga ke PN Jaksel, mereka juga tidak menghormati proses hukum," tukas August.

Yanto, Humas PT DLD membenarkan pihaknya sedang mengajukan perubahan izin agar dapat membangun lebih banyak unit.

"Melihat respon pasar yang positif, kami sedang mengajukan perubahan izin," imbuhnya

Editor : Markon Piliang