logo

Penyerahan LHKPN Diperpanjang Sampai Penghujung April

Penyerahan LHKPN Diperpanjang Sampai Penghujung April

KPK
22 Maret 2020 17:20 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang waktu pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KHKPN) hingga 30 April 2020. Sebabnya, ada banyak negara pembantu Presiden Joko Widowo belum melaporkan ke lembaga antirasuah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam (6) Stafsus Presiden dan Wapres juga 17 Menteri dan Wamen belum lapor KPK atau me menyerahkan LHKPN. Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Muhtar Said menyatakan setiap pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya sejak ia menjabat. Meski belum ada sanksi, Said menegaskan bahwa pelaporan LHKPN adalah kewajiban setiap pejabat negara.

"Hukumnya memang wajib meskipun belum ada sanksinya, setiap pejabat negara harus mengikuti peraturan yang ada," kata Said di Jakarta, Sabtu (21/3/2020). Pria lulusan Magister Hukum Universitas Diponegoro ini berpendapat, saat seorang pejabat negara belum menyetorkan LHKPN ke KPK adalah indikasi bahwa orang tersebut belum sadar kalau dirinya memiliki tanggung jawab sebagai pejabat.

Said menilai dengan belum diserahkannya LHKPN merupakan bukti bahwa orang tersebut tidak layak mengemban amanah sebagai publik figur. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara akan menurun. "Harusnya sejak awal sudah setor, kalau belum setor itu belum sadar kalau mereka pejabat, kalau belum ya tidak layak jadi pejabat. Kalau kondisinya begitu kepercayaan masyarakat akan turun," ujarnya.

Wabah virus corona menyebabkan KPK memperpanjang waktu penyampaian LHKPN tahunan. Pelaksana tugas (Plt) Jurubicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan waktu penyampaian LHKPN tahun laporan 2019 diperpanjang hingga satu bulan ke depan. Dari sebelumnya ditentukan 31 Maret 2020 berubah menjadi 30 April 2020.

 "Hal ini berkenaan dengan situasi dan perkembangan terkini terkait pandemik corona virus disease (Covid-19). Sesuai dengan pernyataan resmi Presiden RI, agar masyarakat menghindari kontak dekat sebagai upaya pencegahan penyebaran infeksi Covid-19," ucap Ipi.

Perpanjangan masa laporan LHKPN tersebut sesuai dengan Surat Edaran 100/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK tentang. “Perpanjangan pelaporan juga berlaku untuk kewajiban penyampaian LHKPN jenis khusus, yakni bagi para penyelenggara negara yang baru pertama kali menjabat atau diangkat kembali dalam jabatan publik maupun yang berakhir masa jabatannya sebagai penyelenggara negara yang jatuh pada periode antara 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020," pungkas Ipi.
 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto