logo

Korupsi Anggaran Penanggulangan Corona, Pidana Mati Bisa Mengganjarnya

Korupsi  Anggaran Penanggulangan Corona, Pidana Mati Bisa Mengganjarnya

Ketua KPK Firli Bahuri
22 Maret 2020 17:16 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pihak-pihak terkait, terutama yang ada kaitannya dengan pengadaan untuk antisipasi virus corona, diingatkan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, apalagi saat bencana virus corona baru (Covid-19) sekarang ini.

Jika kedapatan atau kasus korupsinya terkait penanggulangan virus corona terbongkar, maka pelaku bisa diancam dengan hukuman pidana mati. Hal itu diisyaratkan Ketua KPK, Firli Bahuri di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

 “Kalau masih korupsi, atau ada oknum yang masih melakukan tindak pidana korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI maka ancaman hukumannya maksimal. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," ujar Firli.

Di sisi lain, kata Firli, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhenti meski di tengah makin meningkatnya penyebaran virus corona. Penyidik dan penyelidik akan tetap melakukan tugas-tugas seperti biasa meskipun harus menghadapi resiko terpapar virus corona.

Menurut Firli,  sampai saat ini personel yang bertugas di penindakan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi masih tetap melakukan kegiatan di beberapa daerah provinsi untuk melakukan kegiatan mencari dan menemukan peristiwa korupsi, meminta keterangan para saksi dan melakukan penggeledahan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti.  "Walaupun suasana penuh keprihatinan, tapi kami tetap semangat dalam upaya pemberantasan korupsi, membangun dan menggelorakan semangat budaya antikorupsi," tekannya.

Terkait lockdown  yang mengemuka atau populer belakangan ini bersamaan dengan merajalelanya virus corona, kendati tidak terdapat dalam aturan tetap ada rujukannya yaitu Pasal 1 Angka 10 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan). Jadi, Lockdown dapat disamakan dengan istilah Karantina Wilayah yang berarti pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Jika karantina wilayah diterapkan, maka setiap pintu masuk seperti bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara akan dibatasi dan diawasi. Selain itu merujuk pada Pasal 54 Ayat (2) UU Karantina Kesehatan, wilayah yang dikarantina harus diberi garis karantina dan dijaga secara terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian yang berada di luar wilayah karantina. Serta anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar dari wilayah karantina.

Merujuk pada Pasal 93 UU Karantina Kesehatan tersebut, ternyata setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta. Namun tidak ada maksud mengaitkan tindakan seseorang yang mengaku DPR melakukan kunjungan kerja viral mempertanyakan surat tugas petugas kesehatan yang tengah melakukan penyemprotan antivirus corona.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto