logo

Duck King Hadapi Tuntutan Terkait Rencana Penerbitan Obligasi

Duck King Hadapi Tuntutan Terkait Rencana Penerbitan Obligasi

ilustrasi pengadilan.
25 Februari 2020 14:03 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Mizuho ASEAN Investment LP mengajukan gugatan hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas upaya penerbitan obligasi (surat utang) yang dilakukan oleh pemegang jaringan restoran Duck King.   

Para tergugat adalah PT Asia Kuliner Sejahtera, PT Jaya Bersama Indo Tbk., Asia Culinary Pte. Ltd serta lima orang terkait (pemegang saham bersama).

Edward Lontoh, salah satu pengacara Mizuho ASEAN Investment LP mengungkapkan bahwa gugatan hukum ini dilakukan karena PT Asia Kuliner Sejahtera belum melakukan pembayaran sebesar 40,9 juta Dolar Amerika Serikat kepada penggugat. 

“PT Asia Kuliner Sejahtera bersama dengan lima orang terkait saat ini sedang melakukan upaya penerbitan obligasi untuk perluasan bisnis dari PT Jaya Bersama Indo Tbk (JBI) dan di sisi lainnya, mereka belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada klien kami,” jelas Edward melalui keterangan tertulis, Selasa (25/2/2020).

JBI merupakan pemegang hak operasional jaringan restoran Duck King. Lima orang terkait lainnya yang disebut sebagai tergugat memiliki posisi sebagai pemegang saham dan jajaran direksi di PT Asia Kuliner Sejahtera dan PT Jaya Bersama Indo Tbk. Mereka adalah Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lin Manuhutu, dan Tio Dewi.

Edward menilai rencana penerbitan obligasi yang dilakukan oleh tergugat tanpa mempertimbangkan kepentingan penggugat, berpotensi melanggar hukum. Hal ini juga memiliki dampak yang strategis dan menempatkan penggugat dalam risiko. 

“Dengan menempatkan klien kami dalam risiko, maka tergugat telah mengesampingkan kepentingan kami dan yang mereka lakukan bertentangan dengan praktik investasi yang baik serta juga melanggar hukum. Singkatnya, kami meyakini hal yang dilakukan tergugat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum di Indonesia,” tambah Edward.

Dia menjelaskan gugatan hukum ini sangat penting bagi masyarakat karena langkah ini juga ditujukan untuk melindungi kepentingan publik di Indonesia, khususnya pemegang saham publik dari PT JBI. Terlebih JBI merupakan perusahaan publik.

“Kami juga memandang bahwa kasus ini dapat menjadi sorotan bagi investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Pemerintah harus memperhatikan kasus ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan dari investor asing,” kata Edward.

Dalam gugatan, penggugat telah meminta kepada pengadilan dan lembaga keuangan terkait, untuk menginstruksikan JBI menunda penerbitan obligasi serta menginstruksikan PT Asia Kuliner Sejahtera bersama dengan lima orang terkait untuk menghentikan dan menunda proses terkait atas nama PT Jaya Bersama Indo Tbk.

“Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga kedua lembaga regulator ini harus benar-benar memperhatikan dan penting juga bagi mereka untuk melakukan kajian mendalam terhadap proses penerbitan obligasi. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan kerugian immateriil bagi klien kami yang tidak dapat dikuantifikasikan dengan sejumlah uang sebab sektor investasi memiliki keterkaitan yang erat dengan kepercayaan publik,” jelas Edward.

Ditambahkan bahwa kasus ini dapat menimbulkan moral hazard yang tidak hanya merugikan penggugat tetapi juga berdampak pada reputasi dari keseluruhan komunitas bisnis di Indonesia.

Edward menambahkan dirinya telah mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan atas seluruh aset yang dimiliki para tergugat termasuk juga aset yang dimiliki PT JBI (restoran dan seluruh aset yang ada di dalamnya).

Belum ada tanggapan dari pihak PT Jaya Bersama Indo Tbk. (JBI) terkait gugatan tersebut. ***

Editor : Laksito Adi Darmono