logo

Pendanaan Pembangunan

Pendanaan Pembangunan

24 Februari 2020 16:46 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Persoalan pendanaan pembangunan tidak bisa terlepas dari 3 aspek yaitu pertama dari penerimaan pajak, bantuan luar negeri yang kemudian lebih banyak disebut hutang dan investasi. Berharap dari pajak memang dibenarkan sehingga komitmennya adalah dapat memperkuat kemandirian.

Namun mengejar pendapatan dari pajak sangat rentan terkait besaran pajak dan nominalnya sementara wajib pajak cenderung tidak pernah mentaati, tetapi justru mensiasati regulasi perpajakan. Oleh karenanya sangat beralasan jika target perolehan pajak tidak pernah berhasil meski di sisi lain targetnya terus dinaikan setiap tahun. Artinya sudah yakin target tidak bisa tercapai tapi optimisme tidak menyurutkan nyali untuk terus meningkatkan perolehan pajak secara nasional.

Aspek yang kedua adalah bantuan luar negeri yang kemudian konotasinya adalah nilai hutang. Secara teoritis hutang bisa dibenarkan dan tidak diharamkan untuk memberikan dukungan pendanaan pembangunan. Yang terjadi justru sebaliknya jika akhirnya nilai hutang itu sendiri bukan sebagai pelengkap tapi justru menjadi komponen pokok untuk pendanaan pembangunan. Persepsian yang muncul adalah gali lubang tutup lubang dan fakta ini lebih banyak terjadi di mayoritas negara miskin berkembang. Indonesia tentu tidak bisa mengelak dari realitas ini dan akumulasi hutang sudah cukup besar sehingga ini perlu menjadi warning untuk mengantisipasi jebakan hutang yang bisa lebih parah.

Akumulasi hutang itu sendiri bukan hanya untuk pemerintah tapi juga swasta, meski di sisi lain perhatian terhadap hutang pemerintah lebih diprioritaskan. Oleh karena itu, hal mendasar dari persoalan hutang sebenarnya terjadi antara kepentingan debitur dan juga kreditur. Jadi mencari solusi dari kedua kepentingan tersebut menjadi penting meski di era kekinian tidak bisa mengelak dari kepentingan ekonomi politik dan politik ekonomi teruama dikaitkan dengan sinergi globalisasi. Argumen yang mendasari karena situasi global memungkinkan terjadinya sinergi secara bilateral dan multilateral. Oleh karena itu kasus virus corona tidak bisa hanya dilihat dari aspek kesehatan tapi juga bisa dikaji dari kepentinan ekonomi politik dan aspek stabilitas dan hankam.

Faktor ketiga adalah investasi dan pada dasarnya hal ini terkait dengan daya tarik. Fakta di era global memungkinkan semua negara menarik sebanyk mungkin investasi dan hal ini terkait dengan banyak faktor. Salah satu yang penting adalah jaminan iklim sospol. Oleh karena itu, agenda 270 pilkada serentak di akhir 2020 tentu menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan para calon investor, baik domestik ataupun asing, baik dalam bentuk PMDN ataupun PMA. Oleh karena itu, perilaku rasional investor adalah pilihan rasional untuk bertindak wait and see atau wait and worry. Setidaknya kasus virus yang muncul saat ini berdampak sistemik terhadap travel warning maka jika dikaitkan aspek investasi maka pilihannya adalah wait and see atau wait and worry. Oleh karena itu, ada prinsip mendasar dari tuntutan pendanaan pembangunan yaitu perolehan dananya yang tidak membebani APBN dan mendukung pelaksanaan pembangunan.***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo