logo

Omnibus Law Diharapkan Jadi Jalan Tengah Dalam Memperjuangkan Hukum Progresif

Omnibus Law Diharapkan Jadi Jalan Tengah Dalam Memperjuangkan Hukum Progresif

Jakarta Law & Democratization Watch (JLD-Watch)
22 Februari 2020 10:54 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id - JAKARTA: Belakangan ini topik tentang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi perbincangan hot. Muncul protes dan penolakan. Ini lantaran substansi Omnibus Law Cipta Kerja menyentuh sejumlah isu sensitif.

Hal tersebut mendapatkan banyak komentar dari berbagai kalangan. Termasuk, Koordinator Umum Jakarta Law & Democratization Watch (JLD-Watch) Abdul Syukur Sangadji SH mengatakan, Rencana Undang-undang Omnibus Law harus menjadi jalan tengah untuk memperjuangkan agenda hukum yang progresif seperti mengkoreksi UU yang bermasalah.

"Kalau selama ini dilembaga Mahkamah Kontitusi (MK) selalu diupayakan yudikal review erhadap UU memakan waktu yang cukup lama. Maka dengan proses Omnibus Law memungkinkan sekali bahwasanya akan begitu sigap sekali dayung 3 pulau terlampaui, artinya bahwa dengan omnibuslaw ini ada beberapa bidang menjadi UU yang mengcover semua dibidang keamanan kesehatan, pekerjaan tercatat dalam Omnibus Law ini," ujar Sangadji, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Lebih lanjut, kata Syukur selama ini perdebatan terkait Omnibus Law tidak relevan. Karena hal tersebut dapat merukin banyak masyarakat.

Menurutnya, yang harus diperdebatkan adalah subtansi hukumnya, metode hukum dan pasal-pasal Omnibus Law ini.

"Akan dikatakan bagus jika bisa memperjuangkam aspirasi rakyat indonesia, tidak mematikan kehidupan rakyat Indonesia," tuturnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH