logo

Berani Lawan UE, Belanda Tolak Diskriminasi Minyak Sawit Indonesia. Ada Apa, Nih?

Berani Lawan UE, Belanda Tolak Diskriminasi Minyak Sawit Indonesia. Ada Apa, Nih?

19 Februari 2020 15:02 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok mengatakan negaranya tidak mendukung pelarangan pemakaian bahan bakar nabati (biofuel) dari minyak kelapa sawit (RED II) oleh Uni Eropa (UE). Sebaliknya, Belanda mendukung minyak sawit lestari (sustainable palm oil).

Sikap Belanda menolak pelarangan penggunaan bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit itu disampaikan Stef Blok saat menerima kunjungan 8 wartawan Indonesia di Den Haag, Selasa (18/2/2020).

Namun, dukungan Belanda terhadap sawit Indonesia, yang terkesan tiba-tiba itu, diduga sengaja dilontarkan guna memperlancar rencana kunjungan kenegaraan Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima ke Indonesia pada 10-13 Maret 2020?

"Saya menyesalkan perselisihan yang kini ditangani WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) ini," kata politisi Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) Belanda itu, seperti dilansir antaranews.com.

Menurut politisi yang mengisi posisi menlu dalam kabinet ketiga Perdana Menteri Mark Rutte sejak 7 Maret 2018 ini, pihaknya mendukung minyak sawit lestari dan nasib para petani sawit skala kecil Indonesia yang bergantung pada sektor ini.

Dukungan Belanda pada minyak sawit lestari di Indonesia itu antara lain ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang produksi bersama minyak sawit nabati (Joint Production on Sustainable Palm Oil) pada 27 September 2019.

Sebuah laporan Parlemen Eropa tahun 2018 (http://www.europarl.europa.eu) menyebutkan industri minyak sawit di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi 4 juta orang. Sebanyak 721.000 petani kecil dan pekerja di Malaysia pun bergantung pada sektor ini.

Tak hanya itu, menurut laporan Parlemen Eropa itu, sekitar 11 juta orang di Indonesia dan Malaysia juga secara tak langsung bergantung pada sektor minyak sawit. Karenanya, bagi Pemerintah Indonesia, sektor minyak kelapa sawit ini telah berkontribusi pada upaya mengembangkan daerah perdesaan dan pemberantasan kemiskinan.

Sebelum Indonesia resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO pada 9 Desember 2019, isu diskriminasi terhadap minyak sawit ini telah pernah dibahas Menlu Retno L.P. Marsudi dengan Stef Blok dalam kunjungan pertamanya sebagai Menlu ke Jakarta pada 3 Juli 2018.

Namun upaya mendiskusikan masalah ini dengan Uni Eropa kandas. Karenanya, Indonesia mengirimkan "Request for Consultation" (permintaan konsultasi) pada 9 Desember 2019 kepada Uni Eropa sebagai tahap inisiasi dalam gugatan.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto beberapa waktu lalu, mengungkapkan keputusan itu (permintaan konsultasi) diambil pemerintah setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi/pelaku usaha produk kelapa sawit. Keputusan tersebut juga diambil setelah melalui kajian ilmiah, serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya.

Menurut Mendag, gugatan ini dilakukan sebagai keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa melalui kebijakan "Renewable Energy Directive II" (RED II) dan "Delegated Regulation".

Seperti pernah disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, melalui kebijakan RED II itu, Uni Eropa mewajibkan mulai 2020 hingga 2030 penggunaan bahan bakar di Uni Eropa harus berasal dari energi yang dapat diperbarui.

RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki "Indirect Land Use Change" (ILUC) berisiko tinggi. Sehingga, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan di Uni Eropa, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia.

Keputusan UE ini tidak hanya akan berdampak negatif terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE tetapi juga akan memberikan citra buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global.***