logo

DPR Setujui Perubahan Anggaran Kementan, Program AWR dan Kostratani Aman

DPR Setujui Perubahan Anggaran Kementan, Program AWR dan Kostratani Aman

Mentan Syahrul Yasin Limpo bersalaman dengan anggota Komisi IV DPR usai RDP perubahan anggaran Kementan, Senin (27/2/2020) di Jakarta.
18 Februari 2020 11:19 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Komisi IV DPR RI akhirnya menyetujui perubahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020. Keputusan ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono saat menggelar Rapat Kerja bersama di Gedung Parlemen, Senin (17/2/2020).

"Keputusan ini sudah resmi dan disepakati bersama," ujar Budisatrio sambil mengetuk palu.

Anggaran perubahan Kementan yang disetujui DPR mencapai Rp 21,05 triliun, untuk belanja pegawai Rp 2,63 triliun, belanja barang Rp 17,39 triliun dan belanja modal Rp 1,03 triliun.

Dengan perubahan itu, anggaran Sekretariat Jenderal Kementan mencapai Rp 1,86 triliun, Ditjen Tanaman Pangan Rp 5,7 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 3,5 triliun, Ditjen PKH Rp 2,2 triliun, Ditjen Perkebunan Rp 1,52 triliun, Ditjen Hortikultura Rp 1,08 triliun.

Kemudian anggaran untuk Badan Litbang Pertanian Rp 1,8 yriloun, Badan Karantina Pertanian Rp 1,02 triliun, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Rp 1,82 triliun, dan Badan Ketahanan Pangan Rp 663,5 miliar.

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada, terlebih untuk memaksimalkan kemajuan pertanian Indonesia.

"Saya kira ini sudah sesuai dengan yang kita minta. Jadi tinggal kami gunakan sebaik mungkin untuk kemajuan pertanian Indonesia," katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim, berharap Kementerian Pertanian mampu menjalankan semua program yang ada, sehingga target kedaulatan pangan mampu dicapai secara cepat. Meski demikian, dia berharap Mentan Syahrul memiliki semangat dan mental yang tinggi untuk mempercepat pembangunan pertanian nasional.

Program AWR

Dengan disahkannya perubahan anggaran Kementan olegh Komisi IV DPR, maka sejumlah ptogram yang telah dicanangkan akan jalan terus. Termasuk program pertanian seperti AWR dan Kostratani. "Terus terang saya sangat tertarik dengan program-program tersebut," kata Muslim.

Anggora Komisi IV lainya, Suhardi Duka juga mendukung program dan terobosan di Kementerian Pertanian tersebut.. Namun dia berharap, sebaiknya program itu lebih banyak melibatkan banyak pihak, termasuk para petani, Kepala Daerah dan tentu saja Komisi IV DPR RI.

"Memang kita harus saling bekerjasama dalam mencari solusi. Mudah-mudahn dengan program yang ada kita bisa meningkatkan kemajuan pertanian dimasa yang akan datang," katanya.

Dalam RDP sebelumnya, program AWR sempat menjadi bahasan menarik. 

Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono mempertanyakan tujuan Kementerian Pertanian (Kementan) minta penambahan anggaran Rp 50 miliar untuk mendukung pengembangan pusat data dan sistem kontrol pertanian nasional berbasis teknologi bernama Agriculture War Room (AWR) .

Menurut dia, pemantauan data pertanian, bisa dilakukan dengan lebih sederhana dengan anggaran tak terlalu besar.

"Kalau untuk mengelola data BPS saja, dari ipad saya juga bisa tanpa memerlukan dana puluhan miliar," ujar Budisatrio dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Ruangan berisi alat pemantau yang berfungsi memperbarui data pertanian di Indonesia secara berkala ini, sempat diklaim Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hampir mirip dengan cara kerja pusat kontrol pertahanan dan keamanan di Pentagon, Amerika Serikat. Program AWR telah diluncurkan Syahrul pada awal Februari lalu.

Namun anggota Komisi IV lainya, TA Khalid mendukung kelembagaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan pusat data Agriculture War Room (AWR). Dia menilai, kedua terobosan ini mampu membuka ruang baru dalam menggerakan roda ekonomi nasional.

"Saya sangat bangga dengan program tersebut karena pada dasarnya nilai perekonomian kita ada di sektor pertanian. Saya kira dengan program satu desa satu penyuluh, kemajuan pertanian kita harus bisa terwujud," kata dia. ***

Editor : Laksito Adi Darmono