logo

Rudyono Darsono SH MH: Bersama Kita Bisa Singkirkan Perilaku Korup

Rudyono Darsono SH MH: Bersama Kita Bisa Singkirkan Perilaku Korup

Rudyono Darsono SH MH
12 Februari 2020 21:03 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tindak kejahatan menggerogoti keuangan dan aset negara semakin sistematis, mengganas, merajalela dan buas. Padahal, di sana-sini slogan, pesan-pesan dan imbauan antikorupsi tak kalah gencar. Namun semua itu agaknya dianggap angin lalu. Tidak banyak di antara kita yang berusaha hidup apa adanya, berkata jujur pada diri sendiri maupun orang lain.

Ketua Dewan Pembina Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Rudyono Darsono SH MH mengemukakan hal itu kepada Suara Karya.id di Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dia menyebut bahwa dirinya pun tak bisa menyangkal bahwa banyak pengusaha keturunan China sukses, baik dengan bisnis kotornya maupun dengan secara jujur. Atau dengan bisnis fasilitas berkolaborasi dengan penguasa korup. Namun banyak juga kaum miskin di kelompok keturunan China.

Menurut akademisi ini, kelompok keturunan China kaya dengan bisnis kotor tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan para oknum pejabat kotor (koruptor). Oknum itu siap menggadaikan kewenangannya (hampir dapat dipastikan pribumi), oleh karena sebagian besar dari hasil rampokan harta-harta keturunan China lugu dan berbisnis lurus, mengandalkan kepintaran dan keringat. Banyak pula yang merampok tanah-tanah pribumi atau penduduk asli dengan backing oknum aparat negara, baik penegak hukum maupun birokrat yang pastinya juga pribumi.

“Bukan hal baru bagi kita mendengar istilah kelompok keturunan China menjadi mafia tanah yang berkolaborasi dengan mafia hukum.mencari kekayaan dengan cara kriminal, tapi benar dalam proses hukum dan peradilan yang korup. Artinya, mereka tidak bisa dihukum sesuai dengan tindak kejahatannya,” tutur Rudyono Darsono di kampus UTA 45 Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, mereka punya satu prinsip dalam melakukan kejahatan yang justru didukung situasi dan kondisi penegakan hukum yang rusak. Contohnya, jika pemilik tanah tidak mau menjual murah kepada mereka (kawanan mafia tanah) itu maka mereka akan membeli melalui "jalur hukum", membayar melalui oknum penegak hukum bisa penyidik, penuntut umum atau oknum hakim.

Rudyono Darsono menyebutkan bukan cerita baru lagi jika ada pemilik tanah yang sah justru mendapat perlakuan kriminalisasi, bahkan mungkin sampai harus masuk bui. “Kisah menyedihkan seperti itu sering terjadi di Indonesia. Hal-hal semacam inilah menggambarkan nilai setitik rusak susu sebelanga,” tuturnya. Padahal, jumlah oknum pengusaha China keturunan yang korup tidaklah lebih dari lima persen dari jumlah etnis China keturunan di Indonesia yang jumlahnya mencapai tujuh persen dari total penduduk Indonesia. Hanya saja dampak kerusakan dan pandangan negatifnya begitu luas dan meresahkan.

Bagaimana memberantasnya? Masih akan teruskah dibiarkan pengusaha-pengusaha korup dekat dengan kekuasaan yang menjadikan mereka bagai “ATM” berjalan para oknum pejabat korup tersebut?. Siapkah pengusaha hitam itu meninggalkan perlindungan dan perlakuan khusus dari penguasa yang terus menerus disuplainya? Masih akan terus dibiarkanlah image negatif tentang China keturunan di Indonesia?

Idealnya tidak. Joko Widodo, menurut Rudyono Darsono, adalah salah satu orang baik di Indonesia. Janganlah situasi saat ini tetap dibiarkan bagai suatu perjalanan melihat fatamorgana oasis di padang pasir yang sepertinya mampu melepaskan dahaga akan keadilan, namun ternyata semuanya hanyalah bayang-bayang semu, yang menghilangkan saat kita hampiri.

Menurut Rudyono Darsono, kalau kita ingin benar-benar menyiapkan 2045 sebagai Indonesia emas maka kita persiapkan dunia pendidikan dengan baik, kita didiklah generasi muda dengan hati dan jiwa disiplin tinggi serta berkarakter yang baik, bukan memberi contoh buruk mempertontonkan bebasnya kebusukan politik dan merajalelanya korupsi.

Tidak itu saja, penegakan hukum yang selama ini diwarnai jual-beli hukum harus dibersihkan. Caranya, segala sikap dan perilaku eksekutif dan legislatif harus yang pastas ditiru. Tidak bisa pendidikan berjalan sendiri, sementara eksekutif dan legislatif masih mempertontonkan mental korupsi. “Harus berbarengan dunia pendidikan, eksekutif dan legislatif menanamkan pendidikan krakter dan wawasan luas tentang bahaya korupsi hari ini terutama masa mendatang. Yang tak kalah penting, penguasa korup harus mau mengubah diri, perbaiki moral, etika dan integrtias dalam mengimplementasi penegakan hukum dan keadilan berkebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. “Jadi, kita semua harus bahu membahu mengubah yang negatif menjadi positif untuk masa depan bangsa,” tegasnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH