logo

KPK Dan Bawas MA Sita Uang Gratifikasi Dari PN Jakarta Barat

KPK Dan Bawas MA Sita Uang Gratifikasi Dari PN Jakarta Barat

PN Jakarta Barat
12 Februari 2020 19:55 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Saat ini begitu banyak istilah disebarluaskan di pengadilan yang pada intinya melakukan pengawasan guna menghindari pungli, suap, makelar kasus (markus), makelar perkara, mafia peradilan dan masih banyak lagi. Ada ZI, WBK, WBBM. Belum lagi spanduk-spanduk yang memerangi korupsi.

Dengan begitu sudah otomatiskah pengadilan, terutama di lima wilayah di Jakarta jauh dari suap, pungli dan entah apa lagi istilah-istilah kejahatan lainnya?. Ternyata tidak! Terbukti, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) bekerjasama melakukan sidak masih ada saja yang tidak menggubris peringatan, imbauan dan entah apa lagi itu.

Saat dilakukan sidak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Jumat lalu (5/2/2020),  KPK dan Bawas MA menemukan barang bukti uang hasil gratifikasi senilai Rp 15 juta. Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya mendampingi Bawas MA dalam rangka pelaksanaan fungsi Trigger Mechanism KPK.  "Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK telah membantu Bawas MA untuk melakukan operasi mendadak (sidak) di PN Jakarta Barat, terkait adanya laporan yang diterima Bawas tentang adanya dugaan perbuatan tercela berupa penerimaan sejumlah uang oleh oknum pegawai PN Jakarta Barat," ungkap Jubir KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Selama ini demi ZI, WBK dan WBBM, jurnalis nyaris tak bisa lagi konfirmasi kepada Humas-humas PN di Jakarta. Nomor telepon yang diberikan tak bisa ber-WA. Di-sms atau ditelepon tidak direspon sama sekali. Lantas bagaimana hasil operasi tersebut. Kata Ali, tim gabungan mengamankan barang bukti uang senilai Rp 15 juta. Selain itu, Bawas MA juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga sebagai pemberi dan penerima gratifikasi itu.

"Bawas memeriksa terperiksa, pemberi, dan penerima. Kelanjutannya seperti apa menjadi wewenang Bawas. Meskipun jumlah dugaan penerimaan gratifikasi terbilang kecil, tetap saja perlu dilakukan pembersihan dan penindakan untuk memperkuat APIP yang ada di MA," jelas Ali.

Jubir KPK itu juga mengatakan, proses hukum terhadap dugaan gratifikasi tersebut selanjutnya akan diproses oleh Bawas MA. "Tindak lanjut operasi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Bawas MA. Baik melakukan pemeriksaan pihak-pihak terkait yang diduga sebagai penerima maupun sebagai pemberi uang. Namun demikian, jika diperlukan bantuan lebih lanjut, KPK tentu siap," tutur Ali.

KPK juga mengingatkan para aparatur yang bertugas di kekuasaan Kehakiman untuk menghindari praktik suap, gratifikasi, pemerasan, atau penerimaan dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan. "Kerja sama KPK - Bawas MA ini diharapkan dapat sebagai unsur penjera agar pegawai baik hakim, panitera, dan seluruh pegawai di lingkungan MA tidak melakukan perbuatan yang serupa," kata Ali.

Seorang praktisi hukum meminta KPK-Bawas MA juga melancarkan sidak di PN Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan PN Jakarta Timur. Dia menduga praktik-praktik sebagaimana di PN Jakarta Barat masih berlangsung sampai saat ini di empat pengadilan lainnya di DKI Jakarta. “Kalau mau penegakan hukum di pengadilan bersih dari pungli, suap, gratifikasi lebih berguna dilakukan sidak-sidak daripada ZI, WBK dan WBBM. Itu lebih banyak hanya sekedar pencitraan di atas kertas dan spanduk,” ujarnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH