logo

Soal Syahwat Pansus Jiwasraya Oleh Demokrat Dan PKS, Azis Ingatkan Tak Perlu Bernafsu

Soal Syahwat Pansus Jiwasraya Oleh Demokrat Dan PKS, Azis Ingatkan Tak Perlu Bernafsu

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin bersama Ketua DPR RI, Puan Maharani
11 Februari 2020 22:27 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin merespon sikap Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS di Senayan yang telah secara resmi menyampaikan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya kepada Pimpinan DPR, Selasa pekan lalu.

Hingga kini kedua fraksi ini terus berjuang melakukan lobi-lobi terkait usulan pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya ke fraksi dan anggota DPR lainnya.

Meski begitu, selaku Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolhukam) Azis mengatakan belum ada jaminan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya akan dibacakan dalam forum Rapat Paripurna dalam waktu dekat.

"Ya, tidak ada jaminan proses (pembentukan Pansus-red) akan berjalan cepat dan mulus. Kita tidak bisa berasumsi lebih dulu. Kita ikuti saja prosesnya yang sedang berjalan,” ujar politisi Senior Beringin ini kepada pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/2/2020).

Terlebih lagi, ungkap Legislator Senayan 4 periode ini, usulan tersebut baru masuk sehingga masih ada proses administrasi di Setjen DPR. Sementara saat ini, kata Azis, juga telah terbentuk panja (panitia kerja) Jiwasraya di tingkat komisi-komisi di DPR, yakni panja di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI yang bekerja untuk membahas masalah yang sama.

Oleh karena itu, Azis yang sebelumnya pernah sebagai Ketua Komisi IIII dan Ketua Banggar DPR ini meminta semua pihak untuk sabar menunggu perkembangan dan hasil rapat di tingkat Panja terlebih dulu.

"Supaya tidak terjadi saling tumpang tindih penanganan masalah ini. Kita tentu tidak bisa terburu-buru, karena semua ada mekanisme dan telah diatur prosedurnya,"jelas Legislator Dapil Lampung ini.

Azis mengaku terus memantau perkembangan masalah yang telah menyita publik dan merugikan masyarakat ini di parlemen.

Dia menegaskan, sejatinya secara mekanisme sebenarnya tidak boleh ada tumpang tindih penanganan masalah.

"Sesuai mekanisme, usulan pansus ke pimpinan DPR akan di follow-up dalam proses yang selanjutnya di rapim dan bamus untuk kemudian sampai dibacakan di sidang paripurna,"urai Waketum DPP Partai Golkar (Koordinator Bidang-bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini).

Kemudian, pada tingkat Bamus (Badan Musyawarah) DPR, semua masukan akan didengar dan dipertimbangkan untuk mengambil keputusan apakah usulan pembentukan pansus perlu diagendakan dalam rapat paripurna terdekat atau tidak*** 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto