logo

DPR Dukung Realokasi Anggaran Kemensos Untuk Transformasi Bansos

DPR Dukung Realokasi Anggaran Kemensos Untuk Transformasi Bansos

Mensos Juliari P Batubara (kanan) didampingi Sekjen Kemensos Hartono Laras (kiri). (foto,ist)
06 Februari 2020 19:56 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Anggota Komisi VIII DPR RI menyambut baik usulan dan terobosan kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengajukan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.339.737.300. Realokasi anggaran dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan efisiensi anggaran. Bahkan, terkait kebijakan realokasi anggaran, banyak yang menilai besarnya anggaran perlu ditambah.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Menteri Sosial dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Rabu (05/02/2020). Anggota Komisi VIII juga mengapresiasi peluncuran Resolusi 2020 dan _tagline_ HADIR.

"Efisien dilakukan memang karena merupakan tuntutan organisasi terkait pengelolaan anggaran. Kemudian dari efisiensi tersebut kami melakukan realokasikan anggarannya untuk penguatan program pemberdayaan sosial," terang Mensos.

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto didampingi jajaran Wakil Ketua Komisi. Selanjutnya Mensos menyatakan, realokasi anggaran tahun 2020 ini ditempuh dengan melakukan efisiensi anggaran pada 7 pos program.

Hasilnya, dapat diefisiensikan pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp419, 7 miliar. Efisiensi pada program Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp72 miliar Kemudian efisiensi juga dilakukan untuk lima program lainnya, masuk terhadap program belanja non operasional dengan nilai total Rp200 miliar.

Dari hasil efisiensi sebesar Rp1,339 triliun tadi, Kemensos merealokasikannya kepada 5 sasaran penguatan. Lima area yang menerima realokasi yakni pertama, penguatan program pemberdayaan sosial dalam percepatan pengurangan kemiskinan sebesar Rp405,91 miliar.

Kedua, penguatan rehabilitasi sosial melalui revitalisasi berstandar internasional dengan nilai Rp321,4 miliar. Ketiga, penguatan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanganan bencana Rp229,3 miliar.

Keempat, penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar Rp178,9 miliar, serta kelima penguatan dukungan manajemen untuk reformasi birokrasi senilai Rp208,2 miliar. "Dengan penguatan program pemberdayaan sosial pada ujungnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada penerima manfaat," ujarnya.

Pada sesi pertanyaan, sejumlah anggota dewan menyatakan apresiasi dan dukungan terhadap usulan dan program Kementerian Sosial RI. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina menyatakan dukungannya terhadap program Mensos.

Dia mengemukakan, nilai penguatan program yang diusulkan Mensos, perlu ditambah karena sebagian terlalu kecil. "Untuk penguatan DTKS sebesar Rp178,9 miliar ini terlalu kecil Pak Menteri. Saya tahu untuk pengelolaan data di lembaga lain nilainya lebih besar lagi. Padahal, data Kementerian Sosial ini kan nantinya menjadi acuan dari program di kementerian dan lembaga lain. Nilai Rp178,9 miliar itu saya khawatir nantinya akan habis hanya untuk keperluan beberapa kali saja," tutur Selly.

Anggota dewan lain, dari Fraksi PKS KH Buchori Yusuf juga menyatakan nilai anggaran untuk penguatan program pemberdayaan sosial perlu ditingkatkan. Anggota Fraksi PKB Maman Imanul Haq juga mengapresiasi dan mendukung peluncuran Resolusi 2020 dan _tagline_ HADIR.

Secara resmi Komisi VIII juga menyatakan persetujuan terhadap rencana realokasi anggaran dan penguatan program pemberdayaan sosial. Hal ini bisa dilihat dari rumusan dalam kesimpulan rapat yang dibacakan pada akhir rapat.

Editor : Gungde Ariwangsa SH