logo

Kerja & Kinerja

Kerja & Kinerja

02 Februari 2020 01:51 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Entah siapa yang memulainya ternyata program kerja 100 hari seolah menjadi evaluasi yang wajib dinilai yaitu tidak saja oleh publik tapi juga oposisi. Hal ini tidak saja terjadi di level pemerintahan pusat yaitu penilaian kinerja Presiden tetapi juga di daerah untuk Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu, program kerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi di periode keduanya dalam sepekan terakhir juga mulai disorot publik.

Di satu sisi ada yang optimis dan mendukungnya tapi di sisi lain ada yang masih apriori sehingga menyampaikan kritikan. Tentu itu semua sah saja dan karenanya benar adanya bahwa target 100 hari pertama pemerintahan menjadi acuan evaluasi untuk pemetaan di kemudian hari sampai akhir periode pemerintahan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa mengejar target 100 hari pertama tidaklah mudah dan hal ini tentu berbeda antara pemimpin yang baru dibanding dengan petahana yang berusaha melanjutkan prestasi kerjanya di periode pertama pemerintahan sebelumnya. Terkait ini maka apa yang ditargetkan oleh kepemimpinan Jokowi di periode kedua pemerintahan menjadi semakin berat.

Setidaknya yaitu komitmen membangun infrastrutkur di daerah seperti yang telah sukses dilakukan pada peridoe pertama kemarin. Jadi beralasan kalau kemudian di awal 100 hari pemerintahannya publik menuntut kerja nyata, tidak sekedar seremonial seperti sejumlah kepemimpinan yang baru di pemerintahan setelah menang pesta demokrasi.

Acuan penilaian prestasi kerja dalam 100 hari bisa sangat beragam meski acuan yang ada bisa ditetapkan sedari awal, misalnya realisasi janji kampanyenya. Selain itu, juga bisa mengacu KPI atau Key Performance Indicator yang juga ditetapkan mengacu nilai pertimbangan sejumlah faktor termasuk misalnya pertimbangan faktor internal dan juga faktor eksternal. Oleh karena itu, penilaian kinerja 100 hari bisa sangat beragam, meski secara umum pencapaiannya lebih sering mengacu nilai pertimbangan kuantitatif bukan kualitatif.

Argumen yang mendasari karena kuantitatif lebih mudah dilakukan daripada pengukuran kualitatif. Artinya, kalkulasi terhadap kuantitatif menjadi ukuran baku pada penilaian kinerja 100 hari dan karenanya hal ini jamak dilakukan. Begitu juga penilaian kinerja 100 hari dalam pemerintahan Jokowi maka akan bisa lebih mudah mengukurnya melalui penilaian kuantitatif.

Setidaknya pengukuran kuantitatif bisa dilihat misalnya persentase pengurangan jumlah penduduk miskin, kumulatif jumlah pengangguran yang berkurang, peningkatan rasio kemampuan membayar hutang luar negeri, pertumbuhan ekonomi, kemampuan kendali inflasi yang hanya 1 digit, stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat pendapatan perkapita, dan lain-lain.

Semua itu bisa menjadi ukuran yang sangat jelas, bukan abstrak dan karenanya kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi pada 28 Januari 2020 sejak dilantik untuk periode 2019 – 2024 menjadi menarik ditelaah, bukan hanya dari pertimbangan ekonomi - politik tapi juga sosial-budaya. Artinya, bencana yang terjadi awal 2020 bisa menjadi warning bagi peningkatan kinerja ke depan supaya bisa lebih baik lagi dan atau setidaknya komitmen membangun kembali infrastruktur di daerah bencana dan mengembalikan ritme hidup di daerah bencana untuk bisa segera bangkit dan mandiri kembali membangun daerah. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo