logo

Wujudkan Korporasi Pertanian, Kementan Luncurkan ProPaktani

Wujudkan Korporasi Pertanian, Kementan Luncurkan ProPaktani

ilustrasi korporasi pertanian.
29 Januari 2020 10:41 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sebagai langkah nyata penyediaan pangan bagi 267 jiwa sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian mulai menentukan langkah-langkah kebijakan dengan pendekatan berbasis kawasan. Contohnya program yang dilaunching dengan jargon ProPaktani, kepanjangan dari Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Korporasi.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi mengungkapkan, tahun 2020 ini dimulai pengembangan kawasan-kawasan tanaman pangan.

"Arahnya nanti, satu klaster itu ada 500 hektare. Klaster-klaster ini bergabung jadi satu kawasan besar seluas 5 ribu sampai 10 ribu hektare. Nah disitu nanti terintegrasi dari hulu sampai hilirnya," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Suwandi ingin kawasan yang dibentuk tidak sekadar pemberian bantuan saja. Menurutnya agar berjalan benar harus ada pengelolaan secara profesional. Gambarannya, setiap klaster akan dikelola manajer profesional, membawahi unit bisnis yang produktif seperti produsen benih, UPJA, KSP dan industri olahan.

“Jadi model pengeloalaannya nanti bersifat komprehensif mulai dari hulu hingga hilir dengan pola integrated farming dan ke arah zero waste,” ucapnya.

ProPaktani bertujuan untuk efisiensi input, meningkatkan produktivitas dan hasilnya produk berdaya saing. Tujuan jangka pendeknya untuk memasok kebutuhan dalam negeri dan ekspor, jangka panjangnya untuk menurunkan angka kemiskinan. Kegiatan ini akan melibatkan 1-2 ribu petani serta menumbuhkan 3 juta tenaga kerja di sejuta hektare, serta 2.000 pengusaha di 2.000 klaster.

Konkritnya tahun ini mulai dikembangkan 116 kawasan padi, 80 kawasan jagung dan 44 kawasan kedelai. “Dari kawasan yang dikembangkan itu tadi, Kementan akan membuat show window kawasan dengan skala luas 50 ribu hektare. Contohnya, nanti ada di Jabar, Sulsel dan Sumsel, Jatim, Lampung, Jateng dan NTB. Show window ini tentu akan kita kawal terus sebagai proyek percontohan pertanian berbasis korporasi,” tambah Suwandi.

Dijelaskan, sebenarnya selama ini sudah ada beberapa program korporasi yang sudah jalan. Contohnya korporasi perbenihan di Tuban, Lampung Timur, Minahasa Tanah Laut dan Bone dengan luas total 1.075 hektare. Korporasi perbenihan yang sudah dibangun ini bahkan sudah bekerja sama dengan industri untuk menyerap hasil petani. Harga di tingkat petani jadi terjaga dan pemasaran sudah jelas. Yang terpenting adalah memastikan suplai selalu ada.

Langkah selanjutnya, menurut Suwandi perlu adanya sinergi program ProPaktani dengan pembiayaan, investasi dan ekspor. Kawasan dan klaster memanfaatkan lokasi yang telah ada, ditata dan dioptimalkan, sumber pendanaan dari swadaya, KUR dan pembiayaan lainnya.

“Pengembangan kawasan ini jangan hanya bertumpu pada APBN dan APBD, masih ada sumber-sumber lainnya yang bisa dimanfaatkan seperti KUR. Ada Rp 14,23 triliun dana KUR yang siap diserap. Selain itu ada juga dari BLU dan LPDB,” ujarnya.

Tidak hanya dari perkreditan, menurutnya investor pun bisa diajak untuk mengembangkan kawasan tanaman pangan. Regulasi kita kan sedang digodok untuk mempermudah investasi. Artinya pemerintah menyediakan sumber pembiayaan seluas-luasnya untuk pengembangan kawasan tanaman pangan ini.

Dengan sistem pengembangan kawasan yang dikelola secara profesional Kementan berkeyakinan akan bisa capai kenaikan produksi 7%. Namun demikian harus ada yang perlu dibenahi dari aspek sistem logistik dan distribusi, pengembangan hilirisasi 223 jenis produk turunan, serta mekanisme komando strategi penggilingan (kostraling) untuk menyerap gabah petani.

“Program Kementan ini tentunya akan kita koordinasikan melalui pembinaan dan pengendalian. Untuk klaster-klaster berada di bawah monitoring kostratani di level kecamatan , sedangkan kawasan-kawasan dikendalikan di kostrada level Kabupaten,” kata Suwandi. ***