logo

Anggota DPR Sebut Penyaluran Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi Amburadul

Anggota DPR Sebut Penyaluran Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi Amburadul

ilustrasi pupuk bersubsidi.
29 Januari 2020 10:14 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kalangan Komisi IV DPR RI memberikan perhatian khusus pada efektivitas penyaluran kartu tani kepada para petani serta penyaluran pupuk bersubsidi. Mereka menilai masih amburadul.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengatakan penyaluran pupuk bersubsidi masih amburadul dan memiliki banyak kelemahan baik di aspek dasar hukum, perencanaan, peredaran dan pengawasan.

Padahal pupuk subsidi memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, Johan meminta pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyedian dan distribusi maupun harga melalui subsidi.

"Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan marjin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah," ujar Johan seperti dikutip Republika.

Johan menyampaikan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016, sekitar 30 persen pupuk bersubsidi jatuh ke tangan perusahaan besar.

"Ini bukti kalau penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia amburadul dan memiliki banyak kelemahan," kata dia.

Johan menyebut rata-rata perbandingan peningkatan jumlah subsidi pupuk tidak sebanding dengan peningkatan produksi dan produktivitas sejak 10 tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah belum tepat sasaran untuk petani penerima pupuk subsidi. 

Kartu Tani

Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten/Kota Sukabumi, Slamet menilai penyaluran kartu tani tidak efektif. Dia pun berharap berbagai kebutuhan petani dalam bercocok tanam bisa difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

Seperti diketahui, program Kartu Tani digunakan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani.

Anggota DPR RI dari PKS ini mengatakan pada reses akhir tahun lalu dirinya mendengar banyak keluhan dan masukan petani misalnya terkait penyaluran kartu tani kurang tepat sasaran dan tidak merata, sehingga berpengaruh pada penyaluran subsidi pupuk. 

Slamet menilai Kartu Tani menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan bidang pertanian. Harusnya, Kartu tani didorong membawa dampak yang positif bagi semua petani di Indonesia, khususnya kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi. 

Menurut Johan Rosihan, Fraksi PKS telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki aspek teknis, manajemen, dan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga memenuhi prinsip tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi. 

Rekomendasi Fraksi PKS sejalan dengan keputusan rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian pada 5 Januari sehingga panitia kerja (panja) pupuk di Komisi IV DPR dapat melakukan pengawasan pupuk subsidi dengan optimal.

Fraksi PKS juga mendesak pemerintah agar penyaluran pupuk subsidi memenuhi prinsip tepat sasaran.

Dia menambahkan, rekomendasi Fraksi PKS yang lain ialah mendorong Kementerian Pertanian memperbaiki data petani penerima pupuk subsidi, mendorong PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) meningkatkan kuantitas dan kualitas pupuk subsidi, dan mendesak pemerintah, TNI, serta Polri meningkatkan pengawasan di lapangan serta menindak tegas pelaku penyimpangan pupuk subsidi. ***