logo

DPRD Kota Bekasi Sayangkan Dinkes Hentikan Program KS-NIK

DPRD Kota Bekasi Sayangkan Dinkes Hentikan Program KS-NIK

KS-NIK. (Ist).
06 Desember 2019 21:54 WIB
Penulis : Dharma

SuaraKarya.id - BEKASI: Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyayangkan Dinas Kesehatan setempat menghentikan sementara program KS-NIK per 1 Januari 2020 dengan alasan Pemkot Bekasi sedang merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan agar tidak tumpang tindih progran JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"Kita menyayangkan kalau kartu sehat dihentikan, tidak ada solusi bagi masyarakat," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Sardi saat dihubungi suarakarya.id, Jumat (6/12/2019).

Sardi mempertanyakan penghentian KS-NIK berdasarkan surat edaran nomor: 440/7894/DINKES tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Jamkesda KS-NIK) tahun 2020. Surat edaran itu ditandatangani Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tanggal 29 November 2019.

Menurut Sardi, seharusnya dinas kesehatan menyampaikan kepada DPRD Kota Bekasi. Padahal, DPRD Kota Bekasi mendukung program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

"Ini dinas kesehatan sengaja tidak memberitahukan ke DPRD tentang penghentian sementara KS-NIK itu. Jadi, dinas kesehatan tidak bisa sepihak saja," ujarnya.

Sardi mengatakan, Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan mendalami kenapa dinas kesehatan menghentikan pelayanan kesehatan itu. Padahal, DPRD Kota Bekasi sudah sepakat menganggarkan program Jamkesda KS-NIK mencapai Rp400 miliar.

"Sekarang kalau dihentikan, pos anggaran Rp400 miliar itu nantinya dikemanakan," tanya Sardi.

Menurutnya, masyarakat yang saat ini menggunakan kartu sehat mengalami kebingungan ketika pelayanan kesehatan dihentikan. Karena KS-NIK ini merupakan produk pemerintah daerah.

"Dinas kesehatan harus bisa menjelaskan jika dihentikan masyarakat pakai apa layanan kesehatannya," ujarnya.

Sardi mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan dinas kesehatan pekan depan.

Sementara Syaifudin, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi menyayangkan komunikasi Wali Kota Bekasi soal penghentian KS-NIK terkesan mendadak.

Menurut Syaifudin, seharusnya Wali Kota Bekasi membaca detail rekomendasi Banggar DPRD Kota Bekasi bersamaan saat pengesahan APBD 2020 pada Jumat (29/11/2019) kemarin.

"Kita semua setuju program KS-NIK ini baik untuk masyarakat. Namun sesuai dengan undang-undang, Permendagri No.33 tahun 2019, serta rekomendasi Kemenkum HAM dan KPK, KS-NIK harus diintegrasikan dengan JKN dikelola BPJS," ujarnya.

Menurut Syaifudin, seharusnya Pemkot Bekasi bisa menjelaskan soal masa transisi proses integrasi KS-NIK ke JKN. Selama masa transisi masyarakat masih bisa menggunakan KS-NIK/BPJS.

Dan berapa lama masa transisi bisa dikoordinasikan oleh eksekutif dengan pihak-pihak terkait sehingga terkesan ujug-ujug berhenti.

"Sepertinya warga tidak boleh sakit sambil mnunggu pengintegrasian ke BPJS," katanya. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH