logo

Kementan Raih Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Dari KIP

Kementan Raih Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Dari KIP

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menerima plakat dari Wakil Presiden RI, KH Ma’aruf Amin. (ist)
22 November 2019 10:19 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kementerian Pertanian (Kementan) menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas capaian sebagai Badan Publik “Informatif”.

Penghargaan disampaikan Wakil Presiden RI, KH Ma’aruf Amin kepada Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 201,  Kamis (21/11). 

Menurut Mentan, informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pembangunan pertanian Indonesia kedepan, penghargaan sebagai badan publik “informatif” merupakan bentuk keseriusan Kementerian Pertanian dalam mengelola informasi secara luas dan terbuka.

“Penghargaan ini menunjukkan Kementerian Pertanian sebagai badan publik telah berpartisipasi dan berkomitmen dalam mengejawantahkan visi besar keterbukaan informasi publik," ungkap Syahrul. 

Dia mengatakan, partisipasi dan komitmen Kementan dalam informasi publik adalah memastikan terciptanya layanan informasi publik yang cepat dan akurat di era digital. 

“Saat ini perkembangan teknologi  informasi sangat pesat, kita dituntut untuk lebih responsif dan inovatif, dan Kementan mampu menjawab tantangan itu secara tepat, terbukanya informasi kinerja pembangunan pertanian, akan berdampak positif dalam penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel," ujarnya.

Syahrul mengaku kedepan tantangan Kementan sebagai badan publik informatif adalah mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, tepat, efisien dan akuntabel hingga seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis di daerah. 

Predikat Badan Publik Informatif merupakan klaster tertinggi pada hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, diikuti 264 Badan Publik yang terdiri dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non Struktural, Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Partai Politik. ***