logo

Pilkada Langsung Dinilai Mendistorsi Nilai Pancasila

Pilkada Langsung Dinilai Mendistorsi Nilai Pancasila

Ilustrasi
21 November 2019 21:35 WIB
Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pengamat politik dari Center of Public Policy Studies (CPPS) Dr Bambang Istianto menilai sistem demokrasi yang saat ini berjalan yakni pemilihan langsung bertentangan dengan nilai Pancasila.

Dimana, efek dari demokrasi langsung menimbulkan biaya politik yang mahal, politik uang menjadi budaya, munculnya oligarki politik serta tumbuhnya gaya hidup pragmatisme. Fenomena efek demokrasi langsung tersebut, kata dia, dipastikan telah mendistorsi milai nilai Pancasila.

Namun demikian, kata Bambang, munculnya demokrasi langsung tidak serta merta tanpa adanya uji public yang dilakukan oleh elite partai politik. Akan tetapi dampak dari demokrasi langsung telah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat.

“Misalnya perilaku pragmatisme, rusaknya etika dan moral polirik para anggota dan elite partai politik, pemikiran oligarki para elite dan lain lain,” ujar Bambang kepada wartawan, Kamis (21/11/2019).

Padahal, kata Bambang, sebelumnya seluruh elemen masyarakat dan elite yang berkuasa berkomitmen  mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi way of life masyarakat Indonesia.  

Sebab, Pancasila selama ini sebagai tatanan nilai secara empiris telah teruji  memayungi etika dan moral warga negara  terutama para pemimpin negara dan pemerintah dalam menjalankan perannya.

Menurut dia, meski dalam prakteknya berbagai kalangan menilai kehidupan masyarakat dan juga dalam  penyelenggaraan negara dan pemerintahan  secara kasat mata jauh dari stadar tata nilai Pancasila.

“Misalnya perilaku elite dan juga masyarakat  yang tidak  sesuai nilai Pancasila dipertotonkan dalam kehidupan sehari hari baik dalam aspek politik, ekonomi dan sosbud. Seperti dalam aspek politik,” ujar Bambang.

Kecendurangan terjadinya distorsi nilai Pancasila tersebut, menurut Bambang, tentunya harus adanya pengedalian agar dampak buruknya terhadap tatanan nilai masyarakat dan peradaban bangsa dapat dieliminir.

“Jangan sampai para elite dan generasi yang lebih tua memberikan lagecy kepada generesi mileneal rusaknya sistem demokrasi masih tetap dipertahankan tanpa reserve,” ucap Wakil Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara ini.**

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH